Mataram (Suara NTB) – Minimnya pengadaan koleksi buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB diprotes pembaca atau pengunjung. Banyak pengunjung yang merupakan kalangan pelajar dan mahasiswa mengkritisi koleksi buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, karena banyak yang sudah lawas atau merupakan koleksi lama.
Hal ini menjadi atensi dari pengelola perpustakaan agar di masa mendatang, koleksi buku yang ada banyak yang baru dan disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. ‘’Ke depan kami ingin mendahulukan pengadaan buku. Karena masyarakat kita sudah banyak yang mengeluh dengan buku-buku yang tersedia di perpustakaan ini buku buku lawas. Bahkan yang paling membuat kita terpukul ketika anak mengatakan Pak, Bu, bukunya sudah habis kami baca. Itu berapa kali kami mendapatkan teguran halus dari anak anak kita yang memanfaatkan koleksi buku di perpustakaan provinsi,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB H. Amir, S.Pd., M.Pd., kemarin.
Diakuinya, tahun 2024 ini, di anggaran rutin, pihaknya tidak memiliki penganggaran buku. Pihaknya hanya memiliki anggaran untuk cetak buku dari anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Itu pun, buku-buku ini diperuntukkan bagi konstituen mereka bukan untuk koleksi di perpustakaan.
‘’Di anggaran murni tidak ada. Dan akan diusulkan di anggaran perubahan. Nanti akan dicoba diusulkan di APBD Perubahan, walau tidak banyak,’’ tambahnya.
Sementara untuk memperbarui koleksi buku, pihaknya menggencarkan hibah buku dari masyarakat atau komunitas yang memiliki kepedulian pada literasi masyarakat. Menurutnya, jika literasi masyarakat sudah meningkat, maka akan berpengaruh secara nasional. Namun, karena ketersediaan koleksi buku yang dimiliki masih banyak yang lama, membuat pihaknya berusaha menambah koleksi buku.
‘’Indeks literasi NTB berada di papan tengah, 24 dari 38 provinsi. Saya pikir, sebenarnya literasi dan minat baca masyarakat NTB cukup tinggi, cuma bahan yang mau dibaca kurang. Ketika mereka ingin membaca sesuatu, kesulitan mendapatkan bahan bacaannya, karena antara lain ketersediaan bahan bacaan kita akui masih kurang,’’ terangnya, seraya menambahkan, jumlah koleksi buku yang ada sekitar 60.000.
Selain itu, ketersediaan perpustakaan yang dekat dengan masyarakat juga belum banyak, sehingga pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota se NTB agar meningkatkan pembinaan dan pembentukan perpustakaan di daerah, kelurahan/desa. Termasuk, taman bacaan dan layanan perpustakaan keliling, layanan-layanan lain yang diberikan layanan secara elektronik.
Meski demikian, ujarnya, jika ada koleksi buku, buku yang dihadirkan banyak yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Untuk itu, pihaknya sebagai pustakawan di sini harus melihat segmen masyarakat yang didatangi.
‘’Kalau di pesisir pantai tentu kita harus bawa tentang buku buku terkait dengan pemberdayaan potensi pantai dan masyarakat pesisir,’’ ujarnya.
Sementara terkait anggaran pengadaan buku diakuinya menjadi masalah ketika beberapa tahun terakhir. Meski anggaran yang dialokasikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB cukup besar, alokasi pengadaan buku sangat minim. Bahkan, pihaknya belum bisa mengadakan buku dengan anggaran-anggaran ini, karena untuk operasional penyelenggaraan kegiatan dan kantor butuh banyak biaya. ‘’Ke depan ini itu semua terjadi ada prioritas pengeluaran yang diutamakan oleh pemerintah provinsi untuk diberi atensi khusus,’’ janjinya. (ham)
