Mataram (Suara NTB) – Adanya siswa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tak bisa masuk ke SMA karena keterbatasan kuota mendapatkan sorotan dari pemerhati pendidikan. Pemerintah didorong untuk fokus melakukan pemerataan pendidkan agar semua sekolah berada pada level yang sama. Di samping itu, masyarakat juga harus memahami ketentuan pendidikan terkini.
Pemerhati Pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si., pada Selasa, 5 Agustus 2025 menyayangkan kondisi tersebut di tengah semangat pemerintah pusat memperbaiki sistem penerimaan siswa baru.
“Yang perlu dipahami oleh masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya paham kondisi lapangan bahwa sekolah menetapkan kuota dan disahkan oleh dinas atas dasar pertimbangan ketersediaan sarpras dan SDM guru di sekolah tersebut. Jika ada permintaan dibuka kembali, itu artinya ada ‘kuota yang dipaksakan’, harus dibebankan pada sekolah,” jelas Nizaar.
Menurut Nizaar, alasan masyarakat memaksa masuk di sekolah tersebut, karena sekolah dekat dengan tempat tinggal dan sekolah tersebut kualitasnya bagus. Karena itu, ia menyarankan adanya solusi jangka panjang yaitu pemerintah harus fokus memberikan layanan pendidikan yang merata. Pemerataan layanan itu pada aspek kualitas maupun kuantitasnya.
“Solusi jangka pendek perlu adanya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pendidikan saat ini. Harus diakui masyarakat minim memperoleh pengetahuan tentang kebijakan penerimaan siswa baru, sehingga mereka mengharuskan diri masuk di sekolah yang ditargetkan sejak awal dan tidak ada alternatif lain yang mereka pertimbangkan,” urai Nizaar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD KSB, Badaruddin Duri pada Kamis, 31 Juli 2025 mengaku menerima beberapa laporan sekitar 70 anak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memilih tak melanjutkan studinya. Anak-anak tersebut sebelumnya bersikukuh masuk SMA. Tetapi karena keterbatasan kuota penerimaan siswa pada SMA yang tersedia, mereka tidak dapat diakomodir hingga ditutupnya Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) KSB 2025.
Ketua Panitia SPMB NTB, Supriadi menyampaikan puluhan siswa yang tidak bersekolah itu, karena sekolah tempat mereka mendaftar telah terpenuhi kuotanya.
“Dia belum bersekolah karena di Juknis (Petunjuk Teknis SPMB) itu sudah jelas tertera di sana. Jadi kalua sudah terpenuhi kan tidak bisa (masuk),” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Jumat, 1 Agustus 2025.
Oleh karena itu, Dikbud NTB mengusulkan relaksasi atau penggemukan rombel di SMA yang bersangkutan agar siswa yang tak jadi bersekolah itu dapat kembali belajar. Supriadi mengatakan, usulan penggemukan rombel itu sudah disampaikan pihaknya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Makanya Dikbud membuat usulan dengan tanda tangan Pak Gubernur untuk dilakukan relaksasi atau penggemukan,” terang Supriadi yang juga Kabid Pembinaan SMK itu. (ron/bug/sib)
