Giri Menang (Suara NTB) – Rp21 miliar Dana Desa (DD) dialokasikan pemerintah desa (pemdes) se Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk penanganan stunting pada tahun ini. Namun anggaran ini belum fokus tangani stunting, sehingga pihak Pemkab Lobar akan mengajak Pemdes menyatukan pemahaman agar fokus mengeroyok persoalan ini.
Pihak Pemkab Lobar akan mengumpulkan semua kepala desa (kades) guna menberikan pemahaman Intervensi apa yang diperlukan untuk penanganan stunting sesuai hasil kajian Pemkab Lobar.
Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha menerangkan jumlah stunting di Lobar 9,4 persen atau 4.500 anak lebih. Yang mau difokuskan dengan penanganan susu jumlahnya 1.266 anak usia 0-2 tahun. Anggaran penanganan susu ini pun sudah ada sebesar Rp3 miliar.
“Jadi Rp3 miliar, kalau mau diselesaikan tidak cukup dengan ini (anggaran),” terangnya, kemarin.
Anggaran inipun belum diizinkan dieksekusi Dinas Kesehatan (Dikes), sebelum ada semacam satu persepsi dan pemahaman tentang penanganan stunting ini. Untuk itu, pihaknya pun sudah turun pada kegiatan Mini Lokakarya di 10 kecamatan melibatkan pemangku kebijakan puskesmas, posyandu, PLKB dan kepala desa (kades) di tingkat desa.
Diharapkan dari kegiatan itu, mereka memahami apa yang menjadi kebutuhan untuk penanganan stunting. Pemkab berencana mengadakan rapat dengan semua Kades membahas penanganan Stunting. “Harapan kami supaya Pemdes memahami kebutuhan stunting ini apa? Karena di Dana Desa itu ada alokasi anggaran untuk penanganan stunting. Tapi dia belum terfokuskan apa sih kebutuhan stunting?,” terangnya.
Disebutkan dari hasil hitungan Dinas PMD alokasi DD untuk stunting mencapai Rp21 miliar. “Ini cukup besar, tapi kalau tidak satu pemahaman kan tidak fokus karena itu kami ingin satu persepsi dulu,” imbuhnya.
Sebab sejauh ini ada desa yang merencanakan membeli sound, terop dan lainnya. Pengadaan ini adalah untuk kebutuhan posyandu, akan tetapi apakah fokus ke stunting. “Nah ini yang ingin kita bangun persepsinya supaya sama kebutuhan stunting itu, susu,” imbuhnya.
Kalau sudah terbangun di tingkat pemangku kebijakan paling bawah (desa), maka alokasi anggaran untuk stunting fokus. Selain itu pihaknya melobi ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan dukungan penanganan stunting. Pihaknya pun mendapatkan bantuan susu meskipun tidak banyak, itu dilaksanakan pada Desember mendatang. (her)
