Mataram (suarantb.com) – Lima desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berstatus rawan pangan. Desa-desa tersebut sebagian besar berada di Pulau Sumbawa, sementara satu desa lainnya tercatat di Kabupaten Lombok Utara.
Dari lima desa rawan pangan tersebut, salah satunya berada di Kecamatan Oru, Kabupaten Sumbawa, sementara di Lombok Utara terletak di kawasan Bayan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Aidy Furqan mengungkapkan penyebab utamanya adalah keterbatasan suplai air serta lahan yang tidak cocok untuk pertanian. Akibatnya, desa tidak mampu memenuhi kebutuhan 12 komoditas pangan pokok untuk keseharian warganya, sehingga harus dipasok dari daerah lain.
Dia melanjutkan, berdasarkan pemetaan terbaru, kondisi rawan pangan di lima desa tersebut berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, perlu strategi untuk mewujudkan desa bebas rawan pangan di NTB.
“Ternyata alasannya bervariasi. Oleh karena itu, kami menggandeng berbagai pihak untuk mengatasi persoalan ini, mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS) hingga instansi pertanian dan perikanan,” ujar Aidy, Minggu, 17 Agustus 2025.
Fokus Inventarisasi
Untuk menghilangkan desa rawan pangan, DKP NTB melakukan inventarisasi yang terfokus pada pembangunan dan penguatan irigasi. Hal itu mengingat sebagian wilayah tersebut memiliki keterbatasan suplai air dan lahan pertanian yang kurang produktif.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan pola tanam dengan pendekatan pangan tematik sesuai potensi wilayah.
“Di Pulau Sumbawa misalnya kita dorong dengan komoditas jagung. Dengan pola tematik ini, antarwilayah bisa saling melengkapi dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Tidak hanya intervensi hulu, Pemprov NTB juga mengawal aspek hilir melalui kerja sama dengan Bulog dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk mengendalikan harga agar inflasi pangan tidak menekan masyarakat.
“Kami juga bersinergi dengan Bank Indonesia, Biro Ekonomi, Dinas Pertanian, Perdagangan, dan Perikanan, sesuai arahan Gubernur untuk menekan inflasi,” tambahnya.
Adapun untuk mewujudkan ketahanan pangan di NTB bisa maju mendunia sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wagub Iqbal-Dinda, Aidy mengaku tengah menyusun strategi, pola-pola agar ketahanan pangan di daerah semakin kuat.
“Ini lagi saya buat pola, apalagi ketahanan pangan ini kan menjadi prioritasnya oleh Prabowo. Dan kemarin di pidato RAPBN itu sangat besar anggarannya,” ungkapnya.
Menyinggung soal bagaimana pola yang akan dilakukan, mantan Kadis Dikbud itu belum bisa membeberkan. Pasalnya perlu koordinasi lebih lanjut dengan OPD terkait.
“Beri saya kesempatan memikirkan karena kita terus pelajari, pertanian seperti apa masalahnya, perikanan seperti apa, kemudian perdagangan seperti apa. Nanti ketemu akumulasinya, harus kita sandingkan semuanya itu,” pungkasnya.
Anggaran Swasembada Pangan
Ketahanan Pangan masuk dalam daftar delapan target prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan. Tidak main-main, anggaran untuk program ini mencapai Rp164,4 triliun. Dengan rincian Rp114,1 triliun untuk mendorong produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Di antaranya subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, kampung nelayan merah putih, DAK dan Dana Desa Ketahanan Pangan.
Selanjutnya Rp6,4 triliun untuk mendukung konsumsi masyarakat dengan menjaga stabilitas harga melalui bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan Rp29,9 triliun untuk distribusi dan cadangan pangan melalui jalan usaha tani, sarpras pelabuhan perikanan, cadangan pangan Bulog untuk beras dan gabah.
Sementara, selain Ketahanan Pangan, Asta Cita Prabowo yaitu: Ketahanan Energi; Makan Bergizi Gratis (MBG); Program Pendidikan; Program Kesehatan; Pembangunan Desa, Koperasi, UMKM; Pertahanan Semesta; Akselerasi Investasi & Perdagangan. (era)
