Selong (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menghadapi pekerjaan rumah besar terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Hingga kini, banyak warga yang belum memiliki dokumen tersebut, sehingga berpengaruh pada capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Kepala Bidang PBB P2 Bapenda Lotim, Tohri Habibi, menjawab Suara NTB kemarin menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke seluruh desa. Bahkan, setiap desa kini memiliki aplikasi untuk memecah SPPT secara langsung, tanpa harus ke kantor Bapenda. “Setiap desa sudah dilatih dan memiliki operator khusus, bahkan ada anggaran pendukung untuk operasionalnya,” jelas Tohri.
Data Bapenda mencatat jumlah SPPT yang riil pada 2025 mencapai 442 ribu dengan nilai Rp28 miliar. Jika ditambah tunggakan, maka target penerimaan PBB P2 tahun ini ditetapkan Rp30 miliar. Target tersebut meningkat dibanding 2024 yang hanya Rp23 miliar dengan 420 ribu SPPT.
Meski demikian, masih ada banyak warga yang belum tercatat. “Rumah saja sekitar 400 ribu unit, sementara SPPT bangunan baru 140 ribu. Artinya ada sekitar 260 ribu yang belum terdata. Itu bisa jadi tanah kosong atau memang SPPT-nya belum dipecah,” kata Tohri.
Ia memprediksi jumlah SPPT di Lotim seharusnya bisa mencapai 800 ribu, mengingat banyaknya bangunan yang ada. Kendala lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari ratusan ribu SPPT yang terbit, rata-rata yang membayar hanya sekitar 150 ribu. “Tidak pernah lebih dari 300 ribu SPPT yang terbayar. Sisanya, sekitar 150 ribu tidak terbayar. Bisa karena menunggak atau adanya masalah SPPT ganda. Itu yang kini dicek oleh tim operasi penertiban (Opjar),” jelasnya.
Untuk meringankan beban masyarakat, Bapenda tetap menerapkan mekanisme humanis. Berdasarkan SK Bupati Nomor 315 Tahun 2025, wajib pajak yang sudah membayar cukup menunjukkan bukti pembayaran agar langsung dinyatakan lunas. Jika tidak memiliki bukti, mereka dapat mengonfirmasi ke PPS untuk pengecekan data. “Wajib pajak tidak boleh dipaksa. Apalagi bagi warga kurang mampu, termasuk yang memelihara anak yatim, akan ada kebijakan khusus yang menunggu petunjuk lebih lanjut,” tegasnya.
Realisasi PBB P2 hingga saat ini tercatat Rp17 miliar dari target Rp30 miliar. Sementara tim Opjar telah mengamankan Rp2,5 miliar. “Kami harap ke depan data SPPT semakin baik, dan target penerimaan bisa tercapai dengan tetap menjaga situasi kondusif,” pungkas Tohri. (rus)
