Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB telah membuka pendaftaran seleksi eselon II untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lowong. Seminggu setelah dibuka, sebanyak 18 pejabat tercatat telah mendaftar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari luar daerah.
Kepala Badan Kepegawaian NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si mengatakan, sejauh ini sejumlah formasi sudah mulai terisi. Untuk posisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sudah ada dua pendaftar, yakni dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat.
“Minimal tiga orang, tapi sudah ada beberapa yang berkonsultasi untuk mendaftar. Insyaallah syarat minimal bisa terpenuhi,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu, 20 Agustus 2025.
Begitupun dengan posisi Kepala Biro Hukum, sudah masuk dua pendaftar, yakni pejabat eselon III dari Pemprov NTB dan dari Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Sementara, untuk jabatan Inspektur di Inspektorat, sejauh ini baru satu pendaftar yang berasal dari unsur vertikal. Namun, sejumlah pejabat Pemprov NTB dan kabupaten/kota telah berkonsultasi dengan BKD menyatakan siap ikut mencalonkan diri.
Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tercatat telah ada empat pendaftar. Mereka berasal dari salah satu kepala dinas kabupaten di NTB. Ada juga dari Pemprov Jawa Timur, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kabupaten Dompu.
Hal serupa terjadi di Dinas Perhubungan. Sudah ada empat pendaftar, antara lain dari Kementerian Dikti, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemprov NTB, serta Pemkot Pematangsiantar, Sumatera Utara.
Adapun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah pendaftar sudah mencapai lima orang. Mereka berasal dari unsur kementerian, sekretaris dinas, hingga pejabat fungsional di Pemprov NTB.
“Kalau disebut miskin pendaftar, faktanya tidak demikian. Sampai hari ini sudah 18 orang yang masuk. Bahkan masih ada beberapa yang sedang mempersiapkan dokumen. Saya optimis kuota minimal akan terpenuhi,” jelasnya.
Seleksi terbuka ini memberikan waktu 15 hari sejak diumumkan pada 13 Agustus lalu. Batas akhir pendaftaran ditetapkan pada 27 Agustus 2025.
Tahapan seleksi akan diawali dengan verifikasi administrasi, dilanjutkan dengan pemetaan potensi dan kompetensi oleh asesor independen, kemudian penyusunan makalah, serta wawancara mendalam oleh pansel yang beranggotakan lima orang.
Dari seluruh tahapan tersebut, akan dipilih tiga nama terbaik untuk tiap posisi yang selanjutnya diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yakni Gubernur NTB. (era)
