Mataram (Suara NTB) – Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dipimpin Wakil Ketua, Hj. Baiq Mirdiati didampingi Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S,Sos., Jumat, 22 Agustus 2025, menjadi ajang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui rancangan perubahan APBD untuk dibahas lebih lanjut, meski dengan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kota Mataram direncanakan meningkat sebesar Rp22,049 miliar, dari target awal Rp1,890 triliun menjadi Rp1,912 triliun lebih. Kenaikan ini terutama disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 3,77 persen, dari Rp608,8 miliar menjadi Rp631,7 miliar lebih. Namun, pendapatan transfer justru menurun sebesar Rp27,213 miliar atau 2,12 persen akibat berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Sementara itu, belanja daerah meningkat Rp121,591 miliar menjadi Rp2,079 triliun atau naik 6,21 persen dari sebelumnya Rp1,957 triliun. Pada sisi lain, pembiayaan daerah melonjak signifikan sebesar Rp99,541 miliar lebih dari Rp66,9 miliar menjadi Rp166,4 miliar, setelah disesuaikan dengan hasil audit BPK.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Haris Maulana, menyatakan pihaknya dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan serta Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Golkar mencatat adanya kenaikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang dinilai masih realistis untuk mendukung pembangunan daerah.
Juru bicara Fraksi PKS, Hj. Baiq Zuhar Parhi, menilai kenaikan pendapatan sebesar Rp22 miliar harus diterjemahkan dalam program nyata bagi masyarakat. PKS menyoroti struktur PAD yang masih rendah (sekitar 30 persen dari total belanja), dengan masalah klasik seperti kebocoran parkir dan retribusi pasar akibat sistem manual.
PKS mendesak digitalisasi pemungutan PAD agar potensi daerah tidak bocor dan kemandirian fiskal dapat ditingkatkan. Fraksi ini juga mengkritisi lonjakan pembiayaan daerah yang dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan. Meski demikian, PKS mendukung pemanfaatan dana untuk program strategis seperti rehabilitasi sekolah pascabanjir, perbaikan layanan kesehatan, dan penanganan sampah.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, I Gusti Bagus Alit Winata, SE., mengapresiasi peningkatan PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Namun, Gerindra menekankan pentingnya digitalisasi layanan dan tata kelola pajak agar tidak membebani masyarakat.
Gerindra juga mendorong agar perubahan APBD memberikan prioritas pada pelaku UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif, melalui akses modal, pelatihan, promosi produk lokal, hingga kemitraan dengan pelaku usaha besar.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Yogantara, menekankan perlunya transparansi dalam peningkatan PAD, terutama terkait pajak kendaraan bermotor dan retribusi parkir yang dinilai stagnan. PDI Perjuangan mengusulkan agar retribusi pasar dan parkir dikelola oleh perusahaan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Fraksi ini juga mengingatkan agar tambahan belanja modal dalam APBD Perubahan benar-benar difokuskan pada program yang bisa selesai tepat waktu, mengingat sisa tahun anggaran yang terbatas.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicaranya, H. Munawir, SP., MM., menekankan dukungan terhadap program rehabilitasi sarana prasarana sekolah pascabanjir. PPP berharap proses pemulihan segera dilaksanakan agar anak-anak dapat kembali belajar dengan nyaman.
Selain itu, Fraksi PPP mendukung program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan peningkatan pengelolaan sampah. PPP mendorong agar penanaman pohon dan penghijauan di area publik ditingkatkan demi menciptakan lingkungan kota yang seimbang dan sehat.
Pandangan fraksi juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Ir. I Nengah Sugiatrha.
Ia menilai sembilan program prioritas yang diajukan Pemkot, seperti rehabilitasi sekolah pasca banjir, penataan RTH, peningkatan sarana kesehatan, hingga pengelolaan persampahan, memang penting untuk infrastruktur publik. Namun, menurut NasDem, program-program tersebut belum menyentuh perekonomian masyarakat secara langsung.
NasDem mendorong Pemkot Mataram lebih memberi perhatian pada kebijakan yang berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi warga.
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, IGB Hari Sudana Putra, SE., menyatakan apresiasi kepada Pemkot Mataram atas penyampaian nota keuangan yang dianggap transparan dan akuntabel.
Demokrat menyetujui peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp22,049 miliar dan kenaikan belanja daerah sebesar Rp121,591 miliar atau 6,21 persen, sehingga total belanja menjadi Rp2,079 triliun.
Fraksi ini mendukung alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah pasca banjir, penambahan iuran kesehatan ASN dan P3K, penataan RTH, pemeliharaan jalan, hingga peningkatan pengelolaan persampahan.
Meski demikian, Demokrat meminta penjelasan lebih rinci terkait pergeseran anggaran antar unit organisasi, strategi peningkatan PAD, serta klarifikasi soal perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.
Sementara itu, Fraksi Amanat Nurani Bangsa melalui juru bicaranya Misban Ratmaji, SE menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah mampu menjalankan program prioritas dengan efektif dan akuntabel.
Namun, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan agar benar-benar memberikan pelayanan prima tanpa diskriminasi. Mereka juga meminta perbaikan pengelolaan sampah agar armada pengangkut layak digunakan dan tidak mencemari jalan raya. (fit/*)
