Taliwang (Suara NTB) – Kuota program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025 ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Dari 250 bidang yang diusulkan, hanya 70 bidang yang kemudian disetujui untuk dilaksanakan di tahun ini.
Kepala Kantor BPN KSB, Dick Atmajaya mengatakan, pengurangan kuota PTSL itu sebagai dampak pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN. Dan untuk pelaksanaan kebijakan itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN tak terkecuali menurunkan target pelaksanaan PTSL secara nasional. “Penurunan nasional itu otomatis berdampak sampai ke daerah juga, termasuk di sini (KSB),” terangnya, Selasa, 26 Agustus 2025.
Saat ini program PTSL yang menjadi jatah bagi masyarakat KSB telah diselesaikan oleh oleh BPN. Menurut Dick, sebanyak 70 bidang tanah milik warga yang tersentuh program penerbitan sertipikat gratis itu, prosesnya telah rampung. BPN KSB saat ini tinggal menunggu instruksi pusat untuk melaksanakan pembagian sertipikat kepada para pemilik tanah. “Kita tuggu pusat. Begitu ada instruksi kita akang langsung bagikan (sertipikatnya,” paparnya.
Dengan selesainya proses pengurusan untuk 70 bidang tahan itu, Dick mengaku belum mengetahui apakah akan ada penambahan kuota PTSL di tahun ini yang disiapkan pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Ia menuturkan secara aturan, dalam pemberian kuota PTSL setiap tahunnya akan diawali dari pengusulan oleb BPN kabupaten/kota melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi. Selanjutnya provinsi melakukan analisa dan evaluasi sebelum akhirnya diajukan ke pusat. “Usulan kita kan 250 mungkin kalau ada tambahan (di APBN0), mungkin kita bisa saja ditambah kuota PTSL-nya tahun ini,” tukasnya seraya memastikan untuk tahun 2026 program PTSL akab kemval diusulkan ke Kanwil BPN NTB. “Biasanya pengusulan akhir tahun. Makanya saya minta masyarakat terus mengupdate info BPN agar bisa segera mengusulkan tanahnya untuk disertipikat,” katanya.
Lanjut Dick, sebenarnya program PTSL tahun 2025 dan 2026 adalah penyelesaian kuota dari tahun-tahun sebelumnya. “Kegiatan PTSL kami sekarang ini masih menyelesaikan backlog (pekerjaan tertunda) tahun sebelumnya. Tapi kita tetap akan mengusulkan untuk tahun depan karena data bidang tanah sesuai PBB dengan bidang tanah terdaftar ada terjadi selisih. Nah selisih itulah yang jadi bahan usulan,” pungkasnya.(bug)
