Taliwang (Suara NTB) – Program “Desa Berdaya” yang dijadikan salah satu instrumen oleh Pemprov NTB dalam mengintervensi program kerja prioritas pemerintah, diklaim Bupati Sumbawa Barat, H Amar Nurmansyah telah selaras dengan yang dilaksanakan di KSB saat ini.
Klaim Bupati itu disampaikan saat hadir dalam rapat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-NTB di Sembalun, Senin, 25 Agustus 2025 awal pekan ini. Rakor itu dipimpin langsung oleh Gubenur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal.
Menurut Bupati, ada dua aspek penting dalam pencapaian Besa Berdaya yang harus fokus diselesainkan secara paralel, yakni ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat. “Keduanya harus jalan bersama untuk diselesaikan,” katanya.
Di KSB sendiri, Bupati mengaku, upaya penguatan kedua aspek itu sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah. Di mana instrumennya adalah Program Kartu Sumbawa Barat Maju. Lewat program itu, pemerintah melakukan intervensi langsung kepada masyarakat berbasis Kartu Keluarga dengan bentuk tujuh aksi layanan dan pemberdayaan. Mulai di layanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perumahan.
Sementara pemberdayaan mencakup bidang pertanian, perikanan, peternakan dan bidang UMKM. “Dari program Kartu KSB Maju itu tren penurunan angka kemiskinan sedang terjadi saat ini. Ini menunjukkan intervensi yang dilakukan sudah benar,” kata Bupati seraya menyatakan komitmen KSB menyukseskan Program Desa Berdaya itu.
“Kami siapkan dua desa berbasis potensi untuk menjadi bagian dari Desa Berdaya. Ini bentuk komitmen kolaborasi bersama pemerintah provinsi,” sambungnya.
Dalam Rakor itu sendiri, Gubernur Lalu Iqbal meminta sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program prioritas nasional di NTB. Adapun fokusnya pada penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya di NTB.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri menambahkan, bahwa Desa Berdaya tidak hanya berfokus pada kemiskinan ekstrem, tetapi juga didalamnya ada isu stunting yang bersifat kompleks. Karena itu ia meminta seluruh kabupaten/kota untuk bisa semaksimal mungkin mengintervemsi secara menyeluruh.(bug)
