Mataram (suarantb.com) – Demo besar-besaran yang terjadi beberapa hari terakhir dinilai sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat. Terutama dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kehidupan yang sulit menyebabkan demo sulit dihindari. Ini tentu mengkhawatirkan.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Dr. M. Firmansyah mengatakan, masyarakat sebenarnya berharap banyak pada presiden dan juga pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi politik, hukum, dan ekonomi. Apa saja tahapannya, kapan selesainya. masyarakat tentu menunggu untuk direalisasikan.
“Semoga masalah ini tidak berlarut-larut. Saya yakin pemerintah tentu punya jalan keluar untuk mengurai kemelut ini. Dari aspek ekonomi misalnya mempertimbangkan kembali penetapan pajak yang memberatkan. Sehingga, ekonomi di daerah-daerah bisa bergairah. Ini perlu dilakukan di tengah semakin terbatasnya lapangan kerja di daerah,” ujarnya.
Pola hubungan keungan pusat dan daerah perlu dilihat lagi. Pendapatan daerah strategis perlu juga ditingkatkan untuk daerah. Daerah butuh guyuran likuiditas sehingga banyak ekonomi berputar dan lapangan kerja tercipta di daerah.
“Ini penting untuk mengganti investasi di daerah yang terbatas,” pesannya.
Rencana menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat, visi pembangunan juga perlu dijelaskan. “Rencananya seperti apa, tahapan sekarang secara nyata sampai di mana. Itu juga perlu dijelaskan,” ujar Firmansyah. Dengan terjelaskan, akan memberi ketenangan publik. Bahwa mereka walaupun dalam kondisi turbelensi ekonomi tapi merasa yakin akan melawati kondisi ini ketika diberi kejelasan.
“Negara juga perlu perkuat insentif untuk kalangan menengah. Misalnya secara berkala menambah subsidi, subsidi produk pokok misalnya, bila memungkinkan. Supaya meringankan masyarakat,” tambahnya.
Perlunya Ada Sensitivitas
Dan yang penting perlu ada sensitivitas. Ketika pemerintah bilang melakukan efisiensi maka semua aspek perlu mendukung itu. Semua harus tunjukkan bahwa memang nyata fasilitas untuk siapapun menunjukkan keprihatinan. Jangan sampai masyarakat diminta efisien, tetapi pejabat tertentu tidak menunjukkan hal yang sama, sehingga rasa keadilan bisa dirasa dalam masyarakat.
“Saya kira konteksnya sama (dengan NTB). Bila tidak tertangani, akan semakin panjang mengurai persoalan penyelesaian masalah ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Iklim dunia usaha terganggu. Kita lagi butuh-butuhnya investasi di tengah keterbatasan APBD. Semoga kita bisa sama-sama hadapi kemelut ini ke depan,” demikian ujar Firmansyah. (bul)
