Selong (Suara NTB) – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Lombok Timur (Lotim) turun ke jalan pada Senin, 1 September 2025 Mereka menggelar aksi di tiga titik, yakni Kantor Bupati, Mapolres, dan Gedung DPRD Lotim. Suasana sempat memanas, terutama saat massa berada di gedung wakil rakyat, hingga nyaris ricuh.
Koordinator Lapangan Aksi, Yogi Setiawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal kinerja pemerintah. Selain mendesak Bupati Lotim untuk memaksimalkan kinerja, massa juga menuntut revisi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemda Lotim.
Tak hanya itu, mereka juga menyerukan agar Kapolri dicopot dari jabatannya. Saat aksi di Gedung DPRD, mahasiswa bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat. Menurut mereka, DPRD tidak lagi menjadi rumah rakyat, melainkan rumah elite yang sibuk dengan kepentingan politik. Massa pun mendesak agar DPR dibubarkan dan meminta seluruh pimpinan partai mengevaluasi kadernya yang duduk di eksekutif maupun legislatif.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menyampaikan apresiasi atas aspirasi mahasiswa. Ia mengaku DPRD akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Kami minta maaf atas segala kekurangan. Semua masukan ini akan menjadi momentum untuk berbenah ke depan,” ujarnya.
Yusri juga mengecam keras tindakan oknum anggota DPR RI yang melukai hati rakyat serta menyampaikan belasungkawa atas korban yang meninggal dalam aksi di tempat lain.
Kapolres Lotim, AKBP I Komang Sarjana, yang ditemui massa menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi hingga ke Polda NTB bahkan Mabes Polri. “Kami akan menyikapi dengan baik dan bijak. Terima kasih atas kontribusi mahasiswa menjaga keamanan di Lombok Timur,” katanya.
Sementara itu, di depan Kantor Bupati Lotim, massa aksi ditemui langsung Wakil Bupati H. Moch. Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. M. Juaini Taofik. Wabup bahkan ikut menandatangani lembaran tuntutan mahasiswa sebagai bentuk komitmen. “Kami menjamin keterbukaan informasi publik dan siap melakukan perbaikan sesuai tuntutan,” tegas Edwin.
Aksi damai ini akhirnya berakhir setelah seluruh aspirasi disampaikan di tiga titik strategis tersebut. Meski sempat tegang, situasi tetap dapat dikendalikan berkat pengawalan aparat keamanan. (rus)
