Mataram (suarantb.com) – Kantor utama gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kerusakan berat usai dilalap api dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 30 Agustus 2025. Kerusakan menyeluruh pada seluruh bagian gedung membuat opsi renovasi dinilai tidak memungkinkan. Karena itu, muncul rencana untuk membangun gedung DPRD NTB yang baru mulai dari nol.
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir, yang langsung meninjau kondisi pasca-kebakaran, menyampaikan bahwa seluruh bagian gedung nyaris ludes terbakar. “Semuanya habis terbakar, ruang pimpinan, ruang komisi, ruang fraksi, dan ruang rapat paripurna semuanya rata. Tidak ada yang utuh sama sekali,” ungkap Muzihir.
Ia menegaskan bahwa struktur bangunan juga mengalami kerusakan berat, sehingga secara teknis tidak memungkinkan untuk direnovasi.
Meski demikian, keputusan akhir terkait pembangunan gedung baru setelah adanya penilaian kelayakan konstruksi oleh tim ahli. Tim ini akan mengevaluasi kondisi struktur bangunan untuk menentukan apakah bisa direnovasi atau harus dibangun ulang.
“Nanti akan dicek dulu kelayakannya, seperti apa kondisinya secara konstruksi. Apakah cukup dengan renovasi atau memang harus bangun baru,” ujarnya.
Kantor Sementara
Meski kantor utama gedung DPRD NTB hangus terbakar, aktivitas kelembagaan DPRD tetap berjalan. Pimpinan DPRD NTB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menggunakan fasilitas sementara.
“Untuk sementara kita akan berkantor di gedung-gedung milik pemerintah daerah. Rapat-rapat seperti paripurna akan dilaksanakan di Gedung Sangkareang, kantor Gubernur,” jelas Muzihir.
Ruang pimpinan sementara juga akan dialihkan ke rumah dinas Ketua DPRD NTB. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pembangunan kembali gedung DPRD NTB. Menurutnya, gedung tersebut bukan hanya tempat administrasi, tapi juga simbol dari representasi rakyat dan pemerintahan daerah.
“Artinya, dengan kondisi ini harus ada percepatan. Mau tidak mau itu adalah simbol dari daerah kita. Punya kantor DPRD yang layak itu penting,” tegas Iqbal.
Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan tempat sementara agar fungsi-fungsi legislatif tetap bisa berjalan tanpa hambatan. “Hari ini kita akan putuskan ruang sidang di mana, ruang komisi di mana, karena fungsi DPRD tidak boleh terhenti,” tambahnya. (ndi)
