Jakarta (suarantb.com) – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih. Perombakan atau reshuffle itu diumumkan langsung di Istana Negara, pada Senin (8/9/2025). Dari sejumlah kursi yang berganti, pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menjadi perhatian utama publik.
Pergantian ini memicu spekulasi karena terjadi setelah gelombang kerusuhan demo melanda sejumlah daerah di Indonesia. Namun melansir dari Liputan 6, istana menegaskan keputusan tersebut bukanlah konsekuensi langsung dari peristiwa itu.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang luas, bukan sekadar merespons satu kejadian tertentu.
“Tidak ada karena suatu hal yang spesifik. Semua ini bagian dari evaluasi menyeluruh,” kata Prasetyo usai pelantikan menteri baru.
Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo merombak lima kementerian dan menambah satu kementerian baru. Posisi Menko Polhukam termasuk di antara kursi yang diganti. Prasetyo tidak secara eksplisit menyebut Budi Gunawan dicopot, namun arah keputusan Presiden sudah jelas.
Ia menegaskan Presiden Prabowo ingin memastikan kabinet bekerja lebih solid dalam menghadapi tantangan pemerintahan di sisa masa jabatan.
Hingga Senin sore, kursi Menko Polhukam masih kosong. Presiden belum menunjuk pengganti definitif dan untuk sementara akan menugaskan pejabat ad interim.
“Presiden belum menunjuk secara permanen. Jadi sementara akan ada penugasan ad interim,” jelas Prasetyo.
Teka-teki mengenai siapa yang akan mengisi jabatan strategis tersebut kini masih menggantung. Publik menanti langkah Presiden Prabowo menentukan sosok baru Menko Polhukam, yang memiliki peran vital menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.
Dengan reshuffle ini, Prabowo membuka babak baru pemerintahan. Namun, pencopotan Budi Gunawan tetap menjadi sorotan utama. Meski Istana menepis isu pergantian karena kerusuhan, publik akan terus menunggu arah kebijakan Presiden selanjutnya. (hir)
