Mataram (suarantb.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, perbaikan kantor DPRD yang rusak dan dibakar pada aksi massa beberapa waktu lalu akan didanai Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk renovasi Gedung DPRD dan fasilitas umum di beberapa daerah di Indonesia yang rusak dan dibakar.
Mendagri Tito Karnavian telah membuat tiga kategori atas kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi tersebut. Kerusakan ringan akan dibiayai oleh APBD atau CSR dengan skema gotong royong. Begitupun dengan kerusakan sedang.
Bagi daerah yang memiliki anggaran, diimbau untuk segera merenovasi, sementara bagi daerah dengan fiskal lemah akan dibantu oleh APBN. Untuk kerusakan berat, dipastikan akan menggunakan APBN, melalui anggaran Menteri Pekerjaan Umum (PU).
“DPRD Kota Makassar, di Kediri Kantor DPRD dan Kantor Bupati. NTB mungkin akan dibantu dari Kementerian PU,” ujarnya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin, 8 September 2025.
Tito melanjutkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp900 miliar untuk merenovasi fasilitas umum yang rusak pada saat aksi. Kemendagri, sambungnya telah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk segera melakukan rekonstruksi agar layanan publik pulih dan situasi dapat normal kembali.
Anggaran sejumlah Rp900 miliar tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki gedung hingga halte yang rusak imbas demo. Target perbaikan dipercepat sesuai dengan tingkat kerusakan.
Renovasi melalui APBN menyasar pada fasilitas yang masuk kategori rusak sedang hingga berat. Yaitu fasilitas yang perlu dibongkar dan dibangun ulang.
Dua Gedung Utama DPRD NTB Rusak Parah
Di NTB, dua gedung utama Kantor DPRD rusak parah karena menjadi sasaran massa. Selain itu, Polda NTB juga turut menjadi sasaran tuntutan demonstran akibat meninggalnya salah satu Ojol diduga terlindas rantis.
Berdasarkan data Kemendagri, tercatat sebanyak 228 aksi yang terjadi di 35 provinsi. Terjadi kerusuhan di 42 kabupaten/kota. Dengan NTB tercatat dalam zona merah daerah dengan kerusuhan aksi yang menyebabkan hangusnya gedung Dewan NTB.
“42 berakhir atau terjadi kekerasan. Atau yang kita sebut anarkis. Aksi kekerasan ada pengerusakan misalnya ada 42,” katanya.
Upaya meredam kemarahan massa, Kemendagri merekomendasikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah. Di antaranya agar Kepala Daerah melaksanakan Rapat Forkopimda, menyambangi atau duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat yang berpengaruh.
Selanjutnya melaksanakan Doa Kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah, menggencarkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah, Bansos. Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan apalagi dengan musik-musik seperti berpesta.
Kemudian, jangan flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Kalau ada acara pribadi seperti resepsi pernikahan, ulang tahun dll, laksanakan secara sederhana. Tunda semua keberangkatan ke luar negeri.
Bagi semua Kepala Daerah yang kondisi daerahnya rawan, masing- masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkompimda. Melakukan rekonstruksi atau perbaiki fasilitas yang rusak secepat mungkin.
Lalu, bagi daerah dengan kerusakan parah yang membutuhkan perbaikan lama, disarankan agar fasilitas tersebut ditutup demi menghindari trauma public. Kepala Daerah diimbau menggunakan bahasa santun dan menenangkan saat membuat pernyataan ke publik. Serta mengaktifkan Siskamling RTRW untuk jaga lingkungan masing-masing. (era)
