Selong (Suara NTB) – Dunia pertembakauan Indonesia, khususnya di Lombok Timur (Lotim), sedang menghadapi ujian berat pada Musim Tanam 2025. Kondisi ini ditandai dengan anjloknya harga jual tembakau dan ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lotim, Lalu Sahabudin, menyebut, anjloknya harga tembakau ini sebagai “musibah nasional”.
Dalam pernyataannya, Sahabudin menguraikan kompleksitas masalah yang melanda para petani. Persoalan utama tidak lepas dari kebijakan salah satu perusahaan rokok besar, Gudang Garam (GG), yang melakukan PHK karyawan dan dilaporkan telah memiliki stok tembakau yang cukup untuk empat tahun ke depan, sehingga menghentikan pembelian dari petani.
“Kalau di tingkat lokal, agak sulit jawab tantangan ini. Entah Bupati hingga presiden agak sulit. Dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Butuh pemikiran dingin,” ujar Sahabudin, menggambarkan betapa seriusnya dampak yang terjadi.
Meski demikian, ia menekankan bahwa hanya GG yang berhenti membeli, sementara perusahaan lainnya masih aktif. Untuk menghadapi situasi ini, ia mendorong petani untuk tidak putus asa dan justru meningkatkan kualitas hasil bumi mereka.
“Kita suguhkan tembakau yang terbaik. Kalau era seperti ini, suguhkan tembakau kualitas jelek tidak nyambung. Jadi harus yang terbaik yang kita jual,” pesannya.
Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pupuk yang bagus dan mengedukasi petani untuk tetap melanjutkan budidaya dengan baik. “Kalau meracik pupuk yang baik, insya Allah hasil bagus dan harga mantab,” tambahnya.
Sahabudin mengakui bahwa tahun ini akan sulit dan mengharapkan para petani untuk lapang dada. Kerugian yang terjadi jelas akan berdampak pada seluruh rantai, baik petani maupun pemodal.
Menyikapi hal ini, ia menolak untuk mengandalkan pembeli gelap, karena dampaknya terhadap kestabilan harga dinilai sangat kecil. Solusi yang lebih utama, menurutnya, adalah komunikasi intensif antara pemerintah dengan para petani dan lembaganya.
“Terpenting, pemerintah sering duduk bersama dengan petani dan lembaga petani untuk cari jalan keluar supaya solusi ditemukan bersama. Kalau pemerintah menghindar tidak mau bertemu petani, maka solusi akan sulit,” tegas Sahabudin.
Sebagai jalan keluar strategis, ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang mencapai ratusan miliar rupiah tahun ini untuk membeli sarana produksi (saprodi) bagi petani.
“Dana DBH CHT ratusan miliar itu diarahkan untuk beli saprodi agar kualitas produksi tembakau baik,” pungkasnya, seraya berharap langkah kolektif dan dukungan pemerintah dapat membawa penyelesaian atas musibah nasional yang melanda para petani tembakau ini. (rus)
