Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB mendorong 518 honorer yang terancam di PHK pada tahun 2026 untuk mencari pekerjaan pengganti. Hal ini menyusul belum adanya peraturan dari pemerintah pusat untuk penanganan honorer yang tidak diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Tri Budiprayitno, M.Si., di Mataram, Jumat (12/9/2025) menyampaikan, sejauh ini belum ada opsi penanganan kepada ratusan honorer tersebut. Untuk itu, pihaknya mendorong mereka agar beralih profesi.
Bahkan, kata Tri, informasi yang diperoleh, sudah ada yang mendapat pekerjaan pengganti. Yaitu mereka yang tahu namanya tidak bisa diupayakan menjadi PPPK Paruh Waktu. ‘’Iya (mendorong, red). Artinya ruang-ruang pekerjaan masih ada sepanjang cepat cari informasi,’’ ujarnya.
Selain itu, BKD juga menyambut baik saran dari Badan Pusat Statistik untuk melibatkan lembaga lain dalam memberikan pelatihan keterampilan guna menghindari adanya tambahan pengangguran terbuka.
“Ada dari BPS juga untuk memberikan saran pelatihan seperti BLK, bagus seperti itu. Kita juga berharap semua pihak mengatensi ini,” katanya.
Mantan Kepala Dispora NTB itu menekankan, pemerintah daerah tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Begitu pun dengan pemerintah kabupaten/kota. Bahwa peraturan terkait kepegawaian sifatnya sentralistik. Mengikuti arahan dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, pihaknya tetap berharap ada relaksasi kepegawaian untuk mereka yang tidak termasuk usulan menjadi PPPK Paruh Waktu. “Kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada,’’ ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov NTB mengusulkan sejumlah 9.452 honorer menjadi PPPK Paruh Waktu. Pengusulan itu masih berproses di Kemenpan RB. Sementara beberapa kabupaten/kota di NTB telah keluar hasil dari usulannya.
“Di Kemenpan RB masih berproses, kita masih menunggu. Masih berproses surat pengantar dari Kemenpan RB,” katanya.
Dia berharap, proses pengusulan ribuan PPPK Paruh Waktu itu bisa segera tuntas. Untuk segera diketahui jumlah yang disetujui oleh pusat. “Mudah-mudahan pekan depan sudah ada,” ucapnya.
Berpotensi Menambah Pengangguran Terbuka
Sebanyak 518 honorer lingkup Pemprov NTB berpotensi mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran terbuka di daerah. Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) NTB, Wahyudin berharap adanya bantuan dari pemerintah provinsi kepada non-ASN yang kontraknya tidak berlanjut pada tahun 2026.
“Itu kan kebijakan dari Pemda, mudah-mudahan yang dirumahkan itu ada program lain seperti (pelatihan kerja) di BLK,’’ katanya.
Dengan adanya bantuan program seperti BLK dari pemerintah daerah, para honorer yang berpotensi di PHK itu tidak menambah jumlah pengangguran. Sebaliknya, mereka akan menciptakan lapangan kerja.
“Pembinaan dari BLK, mereka tidak hanya mencari kerja nanitnya. Tapi juga menciptakan lapangan kerja,” sambungnya. Selain pengangguran terbuka, PHK juga berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran setelah menganggur. Yaitu, mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal. (era)
