Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mematangkan rencana pembangunan jalan bypass strategis yang akan menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Proyek ini diperkirakan menelan anggaran lebih dari Rp10 triliun.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyampaikan bahwa ide pembangunan jalan tembus ini telah muncul sejak sekitar 10 tahun lalu. Namun, baru pada masa kepemimpinan Gubernur NTB saat ini, rencana tersebut mulai direalisasikan melalui penyusunan Dokumen Perencanaan atau Detail Engineering Design (DED).
“Pak Gubernur ingin mewujudkan jalan tembus dari Lembar sampai Kayangan. Saat ini, provinsi sudah menyusun DED sebagai bentuk keseriusan,” ujar Mori Hanafi saat ditemui di Mataram, Senin, 15 September 2025.
Mori menjelaskan bahwa tingkat kemantapan jalan nasional di NTB telah mencapai lebih dari 95 persen. Namun, meningkatnya kepadatan lalu lintas, terutama menuju pelabuhan, membutuhkan solusi jangka panjang. Infrastruktur jalan milik provinsi maupun kabupaten/kota masih terbatas dalam mendukung mobilitas logistik dan transportasi antarwilayah.
“Perkiraan anggaran di atas Rp10 triliun. Skema pendanaan bisa berbagi peran—pembebasan lahan oleh provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan pembangunan fisik oleh pemerintah pusat,” tambahnya.
Proyek bypass strategis ini akan melintasi Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mori memastikan Komisi V DPR RI siap mengawal agar proyek ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski belum dibahas secara teknis dengan pemerintah pusat, Mori menyebut bahwa dukungan prinsipil dari Menteri PUPR dan Menko sudah ada, namun masih diperlukan tindak lanjut konkret dari semua pihak.
“Tidak cukup hanya oke secara prinsip. Harus ada keseriusan dan konsistensi dalam pengawalan,” tegas Mori yang juga menjabat sebagai Ketua KONI NTB.
Selain mengurangi kemacetan, khususnya pada musim puncak pengiriman barang dan arus penyeberangan, jalan bypass ini juga diyakini akan mempercepat distribusi logistik dan menunjang pengembangan pariwisata di kawasan timur Pulau Lombok.
“Kami optimis proyek ini bisa terwujud kalau seluruh pihak bekerja sama. DPR akan terus mengawal agar tidak berhenti di atas kertas. Pemprov NTB juga harus aktif agar masuk dalam program prioritas nasional,” tutup Mori. (bul)
