MENJELANG gelaran MotoGP di Mandalika, sorotan tajam kembali tertuju pada melonjaknya tarif hotel di Kota Mataram. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H Muhtar, SH., mendesak pemerintah kota untuk melakukan intervensi terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak wajar, terutama terkait lonjakan harga akomodasi selama event berlangsung.
Kondisi ini, menurut Muhtar, jika dibiarkan berlarut-larut dapat berdampak buruk terhadap citra Kota Mataram. “Kalau ini terus dibiarkan, ke depan ini akan menjadi masalah. Harus ada intervensi dari pemerintah,” ujarnya kepada Suara NTB di Mataram kemarin.
Fenomena melonjaknya tarif hotel saat perhelatan MotoGP bukan kali pertama terjadi. Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, banyak keluhan dari wisatawan yang merasa dirugikan akibat tarif penginapan yang naik secara tidak wajar.
Kenaikan ini juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi, karena hanya segelintir hotel besar yang mendapatkan keuntungan, sementara hotel-hotel kecil dan kelas melati justru tidak merasakan dampaknya.
“Banyak hotel kita yang tidak terisi, terutama hotel-hotel kecil. Padahal Mataram ini tidak kekurangan hotel, dari bintang dua hingga empat banyak yang tersedia. Tapi mereka justru tidak kebagian tamu,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Salah satu solusi yang disarankan adalah pengawasan dan regulasi tarif hotel menjelang event besar seperti MotoGP. Pemerintah Kota Mataram diharapkan tidak hanya bersifat pasif, namun aktif memberikan edukasi serta peringatan kepada pengusaha hotel agar tidak menaikkan tarif secara semena-mena.
“Saya pikir harus diberikan sanksi kepada hotel-hotel nakal. Kalau tidak, ke depan kita akan terus-menerus mendapatkan citra buruk,” tegasnya.
Langkah antisipasi seperti sosialisasi, himbauan dini, dan kolaborasi dengan media dinilai sangat penting untuk memberikan informasi yang adil dan merata, sehingga semua pelaku usaha mendapatkan manfaat dari event besar tersebut.
“Peran media penting. Kalau media bisa bersinergi dengan pemerintah dan hotel-hotel kecil, informasi bisa tersebar luas, dan para tamu dari luar daerah bisa lebih mudah menjangkau hotel-hotel yang terjangkau,” tambahnya.
Sejumlah pihak menekankan bahwa perhelatan MotoGP seharusnya menjadi momentum promosi wisata dan potensi daerah, bukan semata-mata ajang komersialisasi yang hanya dinikmati oleh segelintir kalangan. Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berulang, wisatawan akan enggan kembali dan meninggalkan kesan negatif terhadap kota Mataram. (fit)
