Tanjung (Suara NTB) – BPBD Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menetapkan sebanyak 48 dusun di 15 desa yang ada di 5 kecamatan masuk ke dalam status rawan air bersih akibat dampak dari kekeringan tahun 2024 ini. Situasi di masyarakat pun tetap dalam pemantauan untuk selanjutnya dilayani dengan distribusi air bersih dari yang disiapkan sebanyak 500 tangki.
Demikian diungkapkan Kalak BPBD Lombok Utara, H. M. Zaldy Rahadian, ST., melalui Sekretaris BPBD, I Nyoman Juliada, Rabu 31 juli 2024.
Disebutkan, jumlah titik lokasi terdampak kekeringan telah ditetapkan dalam SK Kalak BPBD Lombok Utara No.100.3.3/061.1/BPBD-KLU/2024 tanggal 18 Juni 2024. Titik-titik kekeringan tersebut sebelumnya telah dilakukan pemetaan oleh BPBD bersama pemerintah desa.
Menindaklanjuti warga terdampak kekeringan tersebut, Juliada mengatakan, BPBD sejak ditetapkan status tersebut, telah melakukan distribusi air kepada warga. Per hari sebanyak 5 tangki. Â “Penyaluran yang kita lakukan masih pakai pola lama, yaitu suplai sesuai permintaan di antara 48 titik lokasi tersebut. Sejak ditetapkan siaga darurat, kita sudah lakukan,” ungkap Juliada.
Ia menerangkan, titik terdampak yang cukup intens dilayani saat ini adalah wilayah Bayan dan Kayangan. Bahkan, BPBD juga menyiapkan 3 Tim Reaksi Cepat (TRC) beranggotakan 30 orang untuk bertugas melayani permintaan masyarakat pada hari libur Sabtu dan Minggu.
Ia mengakui, volume penanganan kekurangan air bersih saat ini relatif normal. Meskipun BPBD – dalam hal ini, hanya memanfaatkan 2 dari 4 armada tangki air yang ada.
“Jadi kita punya 4 armada yang usianya sama, lebih dari 10 tahun. Dari 4 unit itu, hanya 2 yang bisa dioperasikan, sedangkan 2 lagi kita usulkan ke Pemda melalui bagian Aset untuk dilelang,” ujarnya.
Dituturkan Juliada, tangki air milik BPBD saat ini rawan mengalami kerusakan karena faktor usia kendaraan. Hingga saat ini, pihaknya telah berulang kali melakukan perbaikan kendaraan sesuai kerusakan. Sayangnya, untuk 2 kendaraan yang diusulkan untuk dilelang, biaya perbaikannya dinilai lebih mahal.
“Faktor mesin yang sudah rusak, kita coba hitung untuk perbaikan, ternyata habis Rp 50-an juta. Itu alasan mengapa kita serahkan ke Aset untuk lelang,” sambungnya.
BPBD berharap, pelayanan tetap dapat dilakukan secara optimal. Misalnya dengan dukungan armada dan sumber daya dari instansi lain Pemda KLU, Polres Lotara, PDAM, PMI, Baznas maupun pihak lain sebelumnya pernah ikut membantu masyarakat.
Ia juga tak membantah, alokasi anggaran yang disiapkan oleh TAPD Pemda Lombok Utara untuk menangani kekeringan mengalami pengurangan. Tahun ini, BPBD hanya dibekali anggaran setara untuk penyaluran 500 tangki. Dengan pola pendekatan pelayanan 5 tangki per hari sejak bulan Juni, maka pagu ini praktis hanya cukup untuk 3 bulan sampai 3,5 bulan.
“Tahun 2023 lalu, kita dibekali 600 tangki, itu pun tidak cukup. Tahun 2024 ini, 500 tangki. Kalau kita hitung, jumlah ini hanya sampai, Oktober. Sedangkan untuk Nopember dan Desember praktis tidak ada,” paparnya.
“Kita juga sempat minta di Anggaran Perubahan, itu untuk alokasi BBM siaga darurat saat musim hujan. Sampai saat ini, kita tidak tahu apakah dianggarkan atau tidak,” sambungnya.
Juliada berharap, dampak kekeringan tidak semakin meluas. Dimana titik yang dianggap tidak masuk kriteria darurat karena pelayanan air bersih PDAM, tidak mengalami hambatan pelayanan. “Kalau PDAM terhambat, maka akan banyak titik lain yang muncul dan tidak diprediksi,” tandasnya. (ari)
