Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 1.632 non-ASN yang terancam dirumahkan atau diberhentikan di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar), lantaran tidak masuk database. Jika mereka dirumahkan, dikhawatirkan akan menambah pengangguran terbuka di Lobar. Dalam hal ini, Pemkab harus mengantisipasi dampaknya dengan mencarikan solusi, baik melalui pelatihan, peningkatan skill keterampilan agar mereka bisa bekerja di sektor-sektor lain.
Ketua Komisi IV DPRD Lobar Muhali mengatakan Pemkab perlu lebih bijak dan hati-hati dalam mengambil keputusan. “Pemkab harus hati-hati dalam mengambil kebijakan (rencana merumahkan non ASN non database), kalaupun kebijkan itu dilaksanakan, harus difikirkan juga solusi terhadap teman-teman ini (non-ASN non-database) yang mau dirumahkan,” kata Muhali, Kamis, 25 September 2025.
Jika mereka mau dirumahkan, ujarnya, Pemkab Lobar harus punya plan B atau langkah lain dalam menyikapi dampak dari persoalan yang muncul dari kebijakan ini. Salah satunya angka pengangguran. Pihaknya mendorong Pemkab untuk meningkatkan kreativitas dari mereka, bisa melalui pelatihan terhadap non-ASN yang rencananya dirumahkan ini. Dalam hal ini, pihak Disnaker perlu diberikan ruang untuk melatih keterampilan.
Sebab jika berkaca dari data disampaikan BPS, dampak Car Free Night bisa mendongkrak penghasilan dan perekonomian warga. Sehingga ini bisa menjadi salah satu solusi, tinggal diinventarisir non ASN ini. Kemudian tiap orang didorong membuat kreativitas, kerajinan, kuliner. “Ini untuk solusi agar tidak sampai pengangguran ini merajalela (bertambah),”imbuh politisi PPP ini.
Paling tidak, kata dia, Pemkab ada langkah-langkah solusi jika terpaksa melakukan kebijakan itu. Apalagi, solusinya lebih menguntungkan bagi mereka tentu bagus bagi mereka. DPRD mendukung solusi jangka panjang berupa pelatihan keterampilan, sebab daerah Lobar ini memiliki banyak desa wisata.
Ia menekankan perlu mitigasi atau solusi dengan kebijkan ini. Sebab, jika 1.000 orang yang akan dirumahkan, maka ada 3.000 jiwa yang ditanggung non-ASN ini pasti akan terdampak.
Pihaknya juga mendorong agar non-ASN ini didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu, dari data Dinas Tenaga Kerja Lobar pada tahun 2024 Pemkab Lobar berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan dibandingkan tahun 2023, yakni sebesar 2,75 poin atau setara dengan 5.361 orang dari angkatan kerja. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam penyerapan tenaga kerja serta membaiknya dinamika perekonomian daerah.
Namun demikian, tantangan masih terdapat pada aspek pemerataan pendapatan. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Gini sebesar 0,36, yang menandakan masih adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan masyarakat. Meski pembangunan telah memberikan dampak positif terhadap penurunan pengangguran, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Lobar.
Untuk itu langkah ke depan, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.Memperluas akses pendidikan vokasi dan kursus keterampilan kerja. Termasuk, menguatkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Memberikan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta promosi produk lokal dan kebijakan lainnya. (her)
