Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah merancang sistem khusus untuk menampung aduan masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual, pelecehan terhadap perempuan, pernikahan dini, dan persoalan sosial lainnya.
Kepala Diskominfo Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, mengatakan sistem ini dirancang sebagai bentuk kepedulian dan komitmen serius Pemkot dalam menyediakan ruang yang aman dan mudah diakses. Khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan, untuk menyampaikan pengalaman maupun keluhan mereka.
“Saat ini kami sedang mencari solusi agar kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan bisa dilaporkan serta segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Minggu, 12 Oktober 2025
Ramadhani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun konsep dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat, namun tetap menjaga privasi dan keamanan pelapor.
Untuk itu, lanjutnya, Diskominfo akan berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA), agar dapat terlibat langsung dalam perancangan sistem tersebut.
“Karena kami jadi corong di lintas OPD untuk memfasilitasi terkait program layanan masyarakat,” jelasnya.
Selain merancang sistem pengaduan, Diskominfo sebagai OPD yang menangani urusan Kehumasan juga akan melakukan penyesuaian dalam pola komunikasi publik. Salah satunya adalah dengan mengurangi porsi publikasi yang berfokus pada aktivitas pejabat.
Sebagai gantinya, Diskominfo akan memperluas ruang partisipasi publik melalui penyebaran masukan, saran, dan keluhan masyarakat terkait program serta kinerja pemerintah. Informasi tersebut akan dikemas dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM) dan dipublikasikan di berbagai ruang publik di Kota Mataram.
“Kami ingin masyarakat bisa langsung menilai, merasakan, dan terlibat dalam proses pembangunan kota. Ini bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga tentang mendengarkan suara rakyat. Hal ini juga akan saya sampaikan kepada Pak Wali,” ujar Ramadhani.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Mataram yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (pan)
