spot_img
Jumat, Januari 30, 2026
spot_img
BerandaNTBKOTA MATARAMKoperasi Merah Putih, Menumbuhkan Perekonomian di Kelurahan

Koperasi Merah Putih, Menumbuhkan Perekonomian di Kelurahan

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 50 koperasi merah putih di Kota Mataram, telah memiliki badan hukum. Program Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto ini, bertujuan menumbuhkan perekonomian di tingkat desa atau kelurahan.

Koperasi menjadi penyalur kebutuhan masyarakat, sehingga memangkas atau memperpendek mata rantai distribusi barang, menjadikan harga terjangkau dan perputaran ekonomi di masyarakat desa.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, Jimmy Nelwan menyampaikan, sejumlah 50 koperasi di masing-masing kelurahan telah mengantongi badan hukum dari Kementerian Hukum. Akta notaris dinilai sebagai langkah awal koperasi dalam merancang dan membangun ide usaha yang akan dikembangkan.

Koperasi Merah Putih, Menumbuhkan Perekonomian di Kelurahan

Jimmy melihat koperasi memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat kelurahan atau desa. Koperasi merah putih menjadi penyalur kebutuhan masyarakat, sehingga memangkas distribusi dan menekan harga kebutuhan pokok. “Masa depan koperasi sangat bagus jika dikelola dengan baik. Koperasi bisa dimanfaatkan untuk masyarakat terutama bagi perkembangan ekonomi kreatif,” terang Jimmy dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah mengatakan, asta cita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah, untu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Ia melihat banyak persoalan sosial ditemukan di masyarakat seperti rentenir dan lain sebagainya. Maka koperasi merah putih bisa menjadi solusi menghadapi permasalahan sosial tersebut.

Koperasi Merah Putih, Menumbuhkan Perekonomian di Kelurahan

Jimmy akan memberikan pendampingan ke koperasi merah putih. Ia harus berhati-hati dalam memberikan bantuan, agar koperasi tidak terjebak kredit macet. “Kita akan melihat koperasi yang sehat atau tidak sehat,” ujarnya.

Proses pengajuan proposal bantuan modal dari himpunan bank milik pemerintah (himbara). Jimmy menegaskan, pinjaman modal ke himbara memiliki konsekuensi, karena akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. (cem/*)

RELATED ARTICLES
IKLAN

VIDEO