KOMISI III DPRD Kota Mataram menegaskan pentingnya pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Rino Rinaldi, SH., kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Jumat, 24 Oktober 2025. Dia menekankan bahwa setiap pihak harus menjalankan tugasnya secara profesional agar proyek dapat selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.
“Sesuai kontrak lah. Kalau tidak sesuai, ada sanksinya. Kita ini bekerja by the rule,” ujar Rino. Ia menambahkan bahwa dalam perjanjian kerja sudah diatur berbagai ketentuan, termasuk sanksi dan reward bagi kontraktor yang melaksanakan atau melanggar kewajibannya.
Menjelang masa tenggat penyelesaian, pemerintah daerah bersama Komisi III terus mendorong agar pihak kontraktor mempercepat kinerja dengan menambah sumber daya manusia maupun tenaga kerja jika diperlukan. “Kalau memang tenaganya kurang, SDM-nya ditambah. Saya rasa kontraktor pasti paham dan sudah memperhitungkan hal itu,” katanya.
Meski waktu penyelesaian proyek kian mepet, Komisi III menegaskan bahwa kualitas pekerjaan tetap menjadi prioritas utama. “Kita dorong agar proyek ini selesai tepat waktu, tapi kualitasnya juga harus sesuai dengan kontrak. Kalau tidak, ada evaluasi dan sanksi yang berlaku,” tegasnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan peninjauan ulang ke lokasi proyek, Rino menilai hal tersebut belum diperlukan selama pekerjaan masih berjalan sesuai rencana. “Cukuplah, ini semua profesional. Kita lihat saja hasilnya nanti,” ujarnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram ini juga menegaskan bahwa pihak kontraktor yang ditunjuk sudah berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik. “Kalau kontraktornya abal-abal, ya itu salah kita juga. Tapi saya yakin mereka paham risiko dan tanggung jawabnya,” tambahnya.
Terkait kendala cuaca seperti hujan atau angin kencang, Rino menyebut hal itu sudah menjadi bagian dari risiko yang diperhitungkan dalam kontrak kerja. “Kita tahu ini musim hujan, tapi kontraktor juga pasti memperhitungkan itu. Jadi tidak ada alasan mau hujan atau tidak, kecuali force majeure seperti bencana alam,” jelasnya.
Menurutnya, kontraktor yang berpengalaman semestinya memiliki teknologi dan metode kerja yang bisa mengatasi hambatan cuaca. “Kecuali kontraktornya tidak paham, ya itu salah dari awal. Tapi saya yakin mereka sudah siap,” kata anggota dewan dua periode ini.
Rino menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan kontraktor menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. “Kita tinggal tunggu saja hasilnya. Kita percayakan pada kemampuan kontraktor, tapi tentu tetap kita awasi. Yang penting semua sesuai kontrak,” ujarnya.
Proyek pembangunan yang dimaksud merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik. Komisi III berharap sinergi antara pemerintah, pengawas, dan kontraktor dapat memastikan hasil pekerjaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. (fit)
