Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB hingga saat ini belum mengajukan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD murni tahun 2025 ke DPRD NTB untuk dibahas bersama.
Hal itu diakui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, bahwa pihaknya sampai dengan saat ini belum menerima dokumen KUA-PPAS dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB.
Padahal dari jadwal yang sudah diatur, pembahasan APBD murni 2025 sudah terbilang cukup terlambat. “Sampai saat ini rancangan KUA PPAS belum diajukan ke dewan,” ujar Anggota Banggar DPRD NTB Hasbullah Muis Konco.
Banggar DPRD berharap pembahasan APBD murni 2026 bisa segera dilakukan. Dewan menunggu TAPD untuk menyerahkan rancangan KUA-PPAS. Pasalnya dokumen ini menjadi dasar untuk memulai tahapan pembahasan RAPBD tahun depan.
Namun demikian, politisi PAN itu tidak ingin menyalahkan pihak manapun atas keterlambatan pembahasan APBD murni 2026 tersebut. Sebab dari hasil koordinasi Banggar dengan TAPD, dokumen KUA PPAS kemungkinan baru akan diterima DPRD pada awal November nanti.
Hasbullah pun mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan secara maraton dengan sisa waktu yang ada, tanpa mengurangi kualitas. “Kalau dilihat dari waktunya, pembahasan sekitar sebulan. Saya kira masih memungkinkan,” ujar.
Ditargetkan pembahasan APBD 2026 sudah tuntas pekan pertama Desember. Setelah itu akan dilakukan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama 15 hari. Dengan demikian, APBD murni 2026 baru bisa disahkan akhir Desember nanti. “Kalau merujuk ketentuan evaluasi 15 hari, maka akhir Desember baru bisa keluar hasil evaluasi Mendagri sehingga bisa disahkan,” ujar Konco.
Dia mengklaim waktunya cukup untuk pembahasan APBD murni 2026. Ia optimistis tidak akan ada sanksi pusat karena keterlambatan pembahasan APBD murni 2026. “Yang terpenting tidak sampai melebihi tahun anggaran 2025,” ucapnya. Lebih jauh dismpaikan Hasbullah, agar pembahasan APBD 2026 berkualitas, pihaknya menekankan arah kebijakan anggaran harus fokus pada tripel agenda prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia. Itu sesuai dengan yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029. “Saya kira tiga program strategis prioritas itu yang harus difokuskan di 2026. Agar APBD menjadi berdampak,” pungkasya. (ndi)
