Mataram (Suara NTB) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) lampaui target. Hingga Oktober, tercatat sektor kelautan dan perikanan menyumbangkan PAD hampir 900 juta dari target PAD Rp790 juta.
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim. Dia mengatakan, hingga kini PAD dari sektor itu sudah mencapai 800 juta lebih, namun dalam waktu dekat akan ada tambahan PAD sejumlah Rp90 juta dari kerja sama pengelolaan pabrik es.
“Kita insyaAllah bisa di atas 100 persen.
Kontribusi paling banyak di pelabuban perikanan,” ujar Kadis Dislutkan, Muslim pada Rabu,29 Oktober 2025 kemarin.
Kontribusi pendapatan daerah paling banyak, lanjut Muslim berasal dari pelabuhan dan perikanan. Rata-rata, PAD dari pelabuhan sekitar Rp300 juta per tahun.
Saat ini, provinsi memiliki lima dermaga yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Dermaga Sape, Dermaga Soro Adu di Dompu, Dermaga Teluk Santong di Sumbawa, Pelabuhan Kayangan Labuhan Lombok, Tanjung Luar, dan Pelabuhan Pusat di Teluk Awang.
“Pelabuhan kita paling besar itu di Labuhan Lombok, makanya kita sebenarnya ingin mengembangkan pelabuhan ini supaya pendapatan bisa lebih besar,“ lanjutnya.
Menurutnya, target PAD di luar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) relatif cukup rendah sebab adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait larangan pungutan retribusi.
“Namanya target jangan tinggi-tinggi lah, sekarang kan di UU 1 tahun 2022 kita tidak boleh pungut retribusi, kita paling pelayanan yang sifatnya pelayanan aset,” sambungnya.
Dia menambahkan, apabila pemerintah pusat memberikan kelonggaran penarikan retribusi kelautan dan perikanan di daerah, bisa saja pihaknya menargetkan sekitar Rp3-4 miliar PAD per tahun.
Pendapatan dari BLUD Hampir Menyentuh Rp800 Juta
Lebih lanjut dismpaikan oleh Pelaksana Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB itu mengungkapkan, pendapatan dari daerah dari BLUD kelautan dan perikanan kini telah menyentuh hampir Rp800 juta. Padahal, target yang diberikan untuk BLUD hanya Rp180 juta per tahunnya.
“BLUD sendiri sudah hampir Rp700-800 juta an. Pelabuhan rata-rata lebib Rp300 juta,” katanya.
Saat ini, NTB memiliki sedikitnya tiga BLUD di sektor kelautan dan perikanan. Di antaranya yaitu BLUD Kawasan Lombok, BLUD Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta BLUD Kawasan Bima dan Dompu. Ketiganya baru diresmikan pada Mei 2024 dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan dalam waktu singkat.
Dengan struktur kelembagaan yang fleksibel, BLUD dinilai lebih luwes dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kelautan dan perikanan. Salah satu contohnya adalah potensi besar dari jasa labuh kapal wisata seperti yacht di perairan Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
“Kalau BLUD ini dikelola dengan benar, banyak potensi PAD yang bisa ditarik, dari labuh kapal, retribusi wisata laut, hingga konservasi berbasis partisipatif,” paparnya. (ndi)
