Selong (Suara NTB) – Berbeda dengan sejumlah daerah yang memilih melakukan efisiensi anggaran dengan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) memastikan akan tetap membayarkan TPP secara penuh kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Ia menyatakan, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah, kebijakan memotong TPP bukanlah pilihannya.
“Semua daerah sekarang berusaha kurangi TPP. Saya pernah jadi PNS. Saya tidak akan memotong TPP karena nilai TPP yang diterima pegawai sudah kecil,” ujar Bupati Iron, menegaskan komitmennya.
Ia juga menekankan bahwa baik TPP maupun gaji pokok tidak boleh terlambat dibayarkan. “Hanya Lotim yang tidak melakukan pengurangan TPP,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkab Lotim juga menghadapi tantangan terkait nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dari total 11.029 orang yang diusulkan, sekitar 1.600 orang terancam dirumahkan.
Namun, Bupati Haerul menyatakan akan tetap memberikan kesempatan bagi para honorer tersebut untuk terus bekerja. “Tapi bagi Lotim, tetap berikan kesempatan 1.600 honorer untuk bekerja,” katanya.
Meski demikian, Bupati Haerul menyampaikan pandangan personalnya tentang status honorer. Ia mengajak para pencari kerja untuk berpikir lebih luas dalam mencari rezeki.
“Kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah mau jadi honorer daerah. Di luar negeri pekerjaan banyak. Ini pikiran saya. Bagaimana datangkan rezeki halal sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin didapat jadi honorer. Tapi, bukan berarti menolak honorer,” jelasnya.
Pernyataan ini bukanlah penolakan terhadap para honorer yang sudah mengabdi, melainkan sebuah kritik terhadap sistem yang dianggap tidak berpihak. Harapannya, ke depan akan lahir kebijakan yang lebih baik dan memberikan kepastian bagi semua tenaga honorer di daerahnya.
Kebijakan Bupati Lotim ini diharapkan dapat mempertahankan motivasi dan kesejahteraan para pegawai, sekaligus memberikan solusi sementara bagi tenaga honorer yang masih menantikan kepastian status mereka dari pemerintah pusat.
Apa yang disampaikan Bupati soal tidak melakukan pemangkasan TPP ini disambut gembira oleh ASN lingkup Pemkab Lotim. Salah satu pegawai menyebut, kebijakan Bupati tersebut sangat tepat karena sebagian besar pegawai ini menggadaikan SK ke perbankan, sehingga yang diandalkan adalah TPP. (rus)
