WAKIL Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha mengajak DPRD untuk membangun kesepahaman bersama terkait kondisi keuangan daerah. Pemangkasan dana Transfer Daerah berdampak pula pada penyusunan anggaran di KUA PPAS RAPBD 2026 yang masih mentok pembahasannya.
Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas ini harus disikapi bersama dengan melakukan adaptasi, bersabar dan kerja keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD bisa ditingkatkan lagi, maka keuangan daerah bisa menyesuaikan lagi usulan program termasuk dari DPRD pada APBD Perubahan nanti.
“Ini kan perlu membangun kesepahaman bahwa secara komulatif APBD kita berkurang dari tahun ini Rp2 triliun lebih, kalau tahun depan 2 Triliun kurang akibat dari pusat yang mengurangi TKDD kita sekitar Rp 305 miliar. Jadi kita punya APBD sekitar Rp1,9 triliun sekian,” terangnya, Kamis (6/11).
Secara akumulatif APBD ini, maka porsi belanja pegawai pun tetap tinggi karena pengurangan akumulasi dari total APBD. Kendati tenaga non ASN non database dirumahkan, artinya ada pengurangan belanja, namun persentasenya tetap tinggi. Hal ini yang membuat Pemkab Lobar kesulitan dari sisi fiskal.
Sebab gaji dan TPP pegawai harus aman. Tidak boleh berkurang. Belum lagi mengakomodir non ASN yang database diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, sudah dialokasikan dalam belanja barang jasa. Hanya saja tidak bisa disamakan dengan tahun sebelumnya.
Kemudian pada belanja modal, yang mungkin diadaptasi atau sesuaikan. Terlebih dengan program Rp1 miliar per desa, juga diadaptasikan. Dan anggaran program untuk DPRD pun sudah disiapkan secara gelondongan di KUA PPAS belum secara terperinci.
“Sudah disiapkan, sekarang kita yang adaptasi menerima ini, kalau teman-teman menerima kan selesai persoalannya. Kalau diterima, ayo kita kerja sama-sama, kemudian nanti di perubahan kalau PAD meningkat, disanalah menyesuaikan lagi (pada APBD perubahan),”ujarnya sembari menyampaikan hal ini sama-sama untuk kepentingan rakyat. (her)
