Giri Menang (Suara NTB) – Pendapatan Lombok Barat (Lobar) pada APBD Perubahan (APBD-P) diproyeksikan naik Rp70 miliar. Itu bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp50 miliar lebih dan BLUD Rp20 miliar. Anggaran pendapatan itu pun diminta harus diperuntukkan pada program kebutuhan dasar masyarakat dan menopang atau mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Lobar H. Abubakar Abdullah menjelaskan, APBD Perubahan diperkirakan ada peningkatan dari APBD murni 2024 mencapai Rp2 triliun 36 miliar lebih. “Ada (tambahan) sekitar 70,2 miliar lebih,”kata Abubakar, kemarin.
Politisi PKS itu menerangkan, tambahan APBD perubahan sebesar 70 miliar tersebut, masing-masing berasal dari beberapa potensi pendapatan PAD dari BLUD sekitar Rp20 miliar. Kemudian dari provisi bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) PT AMNT Rp56 miliar lebih.
PT AMNT itu masuk pada APBD Murni, namun karena sudah diketok, maka dimasukkan pada APBD Perubahan. Selain itu ditunjang juga potensi pendapatan daerah yang meningkat seperti pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C, dari Rp25 juta menjadi hampir Rp140 juta. “Ada peningkatan, ini sebenarnya peningkatan, hampir 500 peran dari data yang kami lihat,” katanya.
Dan pendongkrak pajak galian C ini salah satu yang signifikan dari proyek Bendungan Meninting. “Ini baru satu titik atau satu pintu masuk, mendongkrak PAD,”sambungnya.
Seharusnya potensi Galian C ini terus digali, karena penimbunan menggunakan material galian marak dilakukan di jalur BIL untuk pembangunan perumahan. Dan hal itu pun sudah diklarifikasi ke OPD terkait yang mengakui kalau belum maksimal menggarap potensi galian C ini. “OPD belum maksimal menggarap,” ujarnya.
Selain itu politisi PKS itu meminta yang harus dimaksimalkan dari potensi pajak dan Retribusi Reklame yang pemasangannya marak jelang Pilkada ini. “Seharusnya itu berbanding lurus dengan pendapat dari Pajak dan Retribusi reklame,’’ tegasnya.
Pihaknya berharap penggunaan anggaran tambahan ini harus tepat sasaran yang bisa memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Dan yang harus dipastikan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sektor kesehatan seperti UHC bisa tercakup, pendidik dan lainnya. Kemudian, fungsi APBD untuk investasi bagiamana mendorong dan mendongkrak pendapatan daerah PAD. Membenahi sistem dan peralatan di sektor PAD, sehingga mampu menutup indikasi kebocoran. (her)
