spot_img
Senin, Februari 16, 2026
spot_img
BerandaNTBGaji Tim Percepatan Gubernur NTB Capai Rp2,98 Miliar, Fitra Sebut Bisa Rehabilitasi...

Gaji Tim Percepatan Gubernur NTB Capai Rp2,98 Miliar, Fitra Sebut Bisa Rehabilitasi Ratusan RTLH

Mataram (Suara NTB) – Gaji 15 orang Tim Percepatan Gubernur NTB bersama dengan dua asisten mencapai Rp2,98 miliar per tahun. Per bulannya, Pemprov mengalokasikan sekitar Rp246 juta melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tingginya jumlah gaji tim percepatan ini mendapat sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB.

Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan, alokasi anggaran gaji tim percepatan Gubernur NTB senilai tersebut mampu merehabilitasi ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, bisa juga menutupi pungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di sejumlah sekolah yang menjadi sorotan akhir-akhir ini.

“Kalau kita mau konversi dia dengan hitungan RTLH, itu sudah bisa ratusan rumah, atau misal kita konversi dia dengan iuran komite yang kemarin ribut di SMA/SMK, itu bisa membiayai berapa orang guru tidak tetap. Jadi itu angka yang sangat besar kenurut saya, yang kita bisa untuk membiayai prioritas daerah,” jelasnya melalui sambungan telepon, Selasa, 11 November 2025.

Menurutnya, Gubernur NTB perlu mengevaluasi lagi tim percepatannya. Apalagi, NTB termasuk nasional sedang melakukan efisiensi anggaran menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dengan biaya sebesar itu, Pemprov NTB dinilai tidak benar-benar melakukan efisiensi.

“Efisiensinya mungkin di pergeseran kemarin, setelah perubahan budaya inefisiensinya balik lagi,” katanya.

Di samping itu, pada tahun 2026 mendatang, Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran untuk program Desa Berdaya. Yang mana, sesuai dengan janji politik Gubernur Iqbal, setiap desa akan mendapat kucuran Rp300-500 juta per bulan.

Dengan kondisi ini, Fitra NTB mendorong Gubernur untuk melakukan perampingan tim percepatan. Idealnya, lanjutnya, tim percepatan minimal berjumlah tiga orang, maksimal lima orang. Dengan tiap-tiap orang menangani satu isu agenda prioritas Gubernur yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata global.

“Tapi kita belum tahu pertimbangannya sehingga 15 orang, hingga beban honor (gaji tim percepatan Guberur NTB) untuk mereka jadi sangat besar,” ucapnya. (era)

IKLAN

spot_img
RELATED ARTICLES
IKLAN



VIDEO