Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan status siaga bencana, hal ini menyusul banyaknya kejadian bencana yang menerjang daerah ini selama kurun waktu beberapa bulan terakhir.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi menyatakan, penetapan status siaga bencana sebagai langkah antisipasi Pemprov NTB terhadap potensi meningkatnya dampak bencana hidrometeorologi.
“Kalau se-NTB kita siaga darurat. Nanti kalau sudah mulai eskalasinya meningkat, mungkin kita naikkan menjadi tanggap darurat,” ujarnya, Selasa, 18 November 2025.
Menurutnya, tingginya curah hujan yang terjadi berdampak pada ribuan warga, puluhan rumah mengalami kerusakan, serta berbagai fasilitas umum lumpuh. Data sementara BPBD NTB menunjukkan ribuan jiwa terdampak dan ratusan rumah terendam di sejumlah kecamatan di Bima dan Dompu.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah jembatan penghubung antar desa akibat arus banjir yang kuat membawa lumpur dan batu. Salah satu yang paling parah adalah jembatan lama di Desa Ngembe, Kabupaten Bima. Struktur sepanjang 24 meter itu dilaporkan patah, padahal sebelumnya telah menjalani perbaikan.
“Jembatan itu rusak, patah. Ini jembatan lama, dan memang wilayah Ngembe itu datar sekali. Ketika air naik, apalagi pasang, langsung masuk ke rumah warga,” katanya.
Ia menambahkan, kawasan permukiman di hilir sungai tersebut memiliki tingkat kerawanan tinggi. Menurutnya, pembangunan tanggul sungai sepanjang tiga kilometer dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan perlindungan warga.
Meski kondisi cukup berat, Ahmadi mengapresiasi sikap masyarakat yang semakin matang dalam menghadapi bencana. Warga langsung bergerak melakukan pembersihan rumah tanpa menunggu bantuan.
“Ketika bencana datang dan pergi, mereka langsung bersihkan rumah. Tanpa banyak mengeluh. Itu kedewasaan yang luar biasa,” ucapnya.
Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam banjir kali ini. Pemerintah kabupaten, kata dia, tetap menjadi pihak pertama yang menangani bencana, sementara Pemprov akan turun membantu jika kemampuan daerah tidak mencukupi.
“Kalau kabupaten tidak mampu, baru kami back up dengan semua OPD provinsi,” tegasnya. (era)
