Mataram (suarantb.com) – Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Pelayanan Khusus melalui Direktorat PKPLK tengah menyiapkan implementasi kebijakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tahun 2026.
Kebijakan ini akan menyasar peserta didik, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Indonesia, termasuk di NTB.
Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Khusus (PK), Dikbud NTB, Hj. Eva Sofia Sari, pada Selasa (18/11/2025), mengatakan, PJJ ini penting sebagai upaya perluasan dan peningkatan mutu pendidikan.
“PJJ ini menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh peserta didik terutama di wilayah 3T,” ujarnya.
Eva menyampaikan, kebijakan ini akan menyasar peserta didik dengan beberapa indikator, di antaranya anak putus sekolah, anak rentan putus sekolah, anak dengan ekonomi ke bawah, dan anak dengan jarak ke sekolah terbilang jauh
“Di situ anak yang memiliki hambatan fungsional juga masuk,” ujarnya.
Sejumlah kriteria peserta didik yang menjadi sasaran PJJ tersebut juga menjadi tujuan utama kebijakan ini. “Ini kan upaya untuk mengurangi atau menekan jumlah anak tidak sekolah (ATS),” jelasnya.
Kebijakan ini akan melibatkan sekolah unggul dan terbuka di tiap provinsi sebagai model penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Sekolah yang dilibatkan mesti memenuhi beberapa indikator sebagai penyelenggara PJJ di antaranya, kesiapan fasilitas Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), kompetensi tenaga pendidik, akses internet memadai, dan pengalaman sebagai penyelenggara pendidikan digital.
Selanjutnya, sekolah yang dimaksud berada di wilayah dengan jumlah ATS dan rentan putus sekolah yang tinggi, kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah, dan aksesibilitas kurang memadai.
Dikbud NTB melalui Bidang PK telah mengusulkan dua sekolah sebagai penyelenggara PJJ di NTB, yakni SMAN 1 Sakra Timur dan SMAN 1 Sembalun.
“Di sekitar situ memang anak tidak sekolah (ATS) nya tinggi,” katanya.
Eva menerangkan mekanisme PJJ di mana, murid nantinya akan belajar secara daring dan luring. Namun, penyelenggaraannya lebih longgar daripada sekolah reguler pada umumnya.
“Kalau di SMA terbuka itu kan tidak setiap hari masuk, dia ada di sekolah reguler tapi pelaksanaannya itu misalnya seminggu tiga kali, tidak menggunakan seragam, tetapi nanti saat dia lulus, ijazahnya diperlakukan sama dengan sekolah reguler,” terangnya.
PJJ menjadi upaya serius pemerintah, khususnya di NTB untuk menekan angka putus sekolah dan memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat. (sib)
