Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan dan RAPBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati, didampingi Ketua DPRD Abdul Malik, S.Sos., serta Wakil Ketua Hj. Istiningsih, S.Ag. Jalannya paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Mataram, HL. Alwan Basri.
Secara umum, seluruh fraksi—baik melalui penyampaian langsung maupun tertulis—menyatakan menerima dan menyetujui Nota Keuangan serta RAPBD Kota Mataram Tahun 2026 untuk masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, masing-masing fraksi memberikan catatan kritis, terutama mengenai efisiensi anggaran, penguatan pendapatan daerah, pelayanan publik, serta penanganan isu strategis seperti ekonomi, ketahanan pangan, pengelolaan sampah, hingga tata kelola pemerintahan.
Beberapa fraksi bahkan menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah kota, namun tetap menekankan perlunya kehati-hatian dalam merespons kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan pusat.
Pemandangan umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Ali Aswandi. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pendapatan daerah pada RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp 1,611 triliun, turun sekitar Rp 278,8 miliar dari APBD murni 2025. Penurunan terbesar terdapat pada pos pendapatan transfer, yang turun hingga 25,44 persen atau setara Rp 326 miliar lebih.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 ditargetkan sebesar Rp 656 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lainnya yang sah.
Di sisi belanja, total belanja daerah 2026 tercatat Rp 1,671 triliun lebih, dengan penurunan signifikan pada belanja modal—turun 48,35 persen—dan belanja operasional yang menurun 6,62 persen.
Golkar menegaskan bahwa pihaknya dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan serta RAPBD 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Juru bicara Fraksi PKS, H. Nurul Ichsan, mengapresiasi capaian Kota Mataram yang berhasil masuk tiga besar kota Anti Korupsi nasional dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 74. Menurut PKS, capaian ini tidak hanya soal administratif, tetapi bukti bahwa sistem tata kelola yang dibangun benar-benar bekerja.
Namun demikian, PKS menyoroti beberapa isu strategis, salah satunya kejelasan keberlanjutan program dana operasional lingkungan sebesar Rp 20 juta per lingkungan. PKS meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait arah kebijakan program yang dinilai krusial untuk menunjang pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Selain itu, PKS meminta kebijakan yang lebih komprehensif terkait penggunaan handphone pada anak, termasuk edukasi literasi digital dan dukungan kesehatan mental. Mereka juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan Pasar Cakranegara demi keselamatan dan kenyamanan pedagang serta masyarakat.
Melalui juru bicara H. Muhtar, SH., Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan tajam. Pemerintah daerah diminta lebih terbuka terhadap kritik masyarakat dan tidak alergi terhadap masukan dari legislatif.
Gerindra juga menilai bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam mendukung program pusat, seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan cek kesehatan gratis. Minimnya koordinasi antar-stakeholder disebut berdampak pada hambatan implementasi program.
Terkait manajemen anggaran, Gerindra menekankan pentingnya disiplin dan efektivitas penggunaan anggaran agar tidak menumpuk pada akhir tahun. Pola serapan di triwulan akhir dinilai rawan memicu pemborosan dan menurunkan nilai manfaat anggaran.
Gerindra juga mendorong penguatan sektor pangan, ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sampah berbasis data aktual.
Fraksi PPP melalui juru bicara Muhammad Al Hariri, S.PdI, menaruh perhatian terhadap pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 370 miliar. PPP meminta pemerintah daerah bergerak cepat menyusun langkah antisipatif agar pelayanan publik tidak terganggu.
PPP menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan seluruh stakeholder serta pencarian sumber pendanaan alternatif. Fraksi PPP menyatakan menerima dan menyetujui Nota Keuangan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Ni Luh Arini, menyoroti alokasi belanja daerah yang mencapai Rp 1,671 triliun lebih. PDI Perjuangan meminta kejelasan tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Mataram.
PDIP juga meminta penjelasan mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Pada akhirnya, fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui Nota Keuangan RAPBD 2026 untuk pembahasan lebih mendalam.
Melalui juru bicara Drs. HM. Zaini, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 yang dinilai telah sesuai dengan regulasi, terutama PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri 14 Tahun 2025. Demokrat berharap alokasi anggaran tiap perangkat daerah mengacu pada target pelayanan publik dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2026 serta RPJMD 2025–2029.
Juru bicara Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Misban Ratmaji, SE., menyampaikan bahwa RAPBD 2026 senilai Rp 1,611 triliun dinilai telah disusun cermat meski kondisi fiskal belum stabil. Fraksi ANB mendorong pemerintah menetapkan skala prioritas yang jelas serta meningkatkan pengelolaan PAD melalui optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, dan digitalisasi layanan publik.
Fraksi juga menyoroti perlunya efisiensi belanja pegawai, peningkatan audit kinerja, serta optimalisasi retribusi parkir dan pasar melalui digitalisasi. Terkait rencana pembangunan lanjutan Kantor Wali Kota, fraksi meminta penjelasan rinci agar tidak membebani ruang fiskal untuk pelayanan dasar.
Fraksi NasDem tidak membacakan pemandangan umum karena seluruh anggotanya sedang mengikuti Bimtek di luar daerah. Kendati demikian, melalui penyampaian tertulis, NasDem menyatakan bahwa Nota Keuangan RAPBD 2026 telah sesuai dengan pokok pikiran fraksi dan dapat dibahas lebih lanjut. (fit/*)
