Giri Menang (suarantb.com) – Warga masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung Lombok Barat telah lama mengeluhkan kondisi ruas jalan kabupaten yang rusak parah. Jalan ini persis di depan SDN 1 Gapuk dan fasilitas kesehatan, sehingga sangat mendesak ditangani.
Kondisi jalan Penghubung antar Desa Gapuk dengan Desa Kebon Ayu ini berdebu saat musim panas dan berkubang ketika hujan. Kondisi itu sangat menganggu tidak saja warga, tetapi juga murid dan guru.
Kades Gapuk, H. Nurdin mengatakan jalan kabupaten ini menghubungkan Desa Gapuk dengan Kebon Ayu. Akses jalan ini vital karena menghubungkan ke Pustu dan sekolah. Bahkan jalur ini langsung ke sekolah dan Pustu, sebab fasilitas umum ini ada di pinggir jalan ini.
Pihaknya sudah sering mengusulkan penanganan jalan ini. Bahkan sering kali menjadi prioritas peringkat 1 pada Musrenbangcam.
“Tahun lalu dan tahun ini juga masuk (prioritas). Tapi tahun ini tidak dikerjakan, padhal panjang jalan tidak sampai satu kilometer, sekitar 800-900 meter,” sebut dia.
Ia sangat menyayangkan tidak kunjung ditanganinya akses jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Padahal jalan tersebut telah masuk rangking 1 pada Musrenang tahun 2024, seharusnya dikerjakan tahun ini. Namun desa lain justru mendapatkan pembangunan jalan dua kali dalam dua tahun berturut-turut seperti Banyu Urip. “Harusnya jalan di desa kami yang dapat (pengerjaan) tahun ini, berapa kali kami usulkan proposal,” imbuhnya.
Bahkan desa tersebut mendapatkan sejumlah program lain seperti waduk, jaringan irigasi, RLTH dan pendampingan dari Pemkab. Ia berharap pemerataan pembangunan di wilayah Gerung sebagai Ibukota Kabupaten, dengan masifnya proyek infrastruktur, ia berharap ada pemerataan program Pemkab. Sebab wilayah penyangga kota bagian barat tidak pernah disentuh Pemkab, lebih dominan ke daerah bagian timur.
Sebab, dilihat dari alokasi Rp100 miliar lebih untuk pembangunan di wilayah kota Gerung, justru desanya sebagai penyangga tidak tersentuh. “Lebih ke pembebasan lahan Baital Atiq, alun-alun dan lainnya, itu sekitar Rp100 miliar lebih,” pungkasnya.
Tuntutan pemerataan pembangunan infrastruktur Kades Gapuk ini sangat beralasan, jika berkaca dari jatah per kecamatan penanganan jalan kabupaten rata-rata 3 kilometer, sementara pihaknya hanya butuh 800 kilometer.
Belum lagi jalan kabupaten yang menghubungkan desa itu dengan Desa Dasan Baru dan Suka Makmur juga rusak. Akses jalan ini tiap hari dilalui kendaraan pengangkut sampah dan menunjang Mako Brimob serta perguruan tinggi kesehatan yang akan dibuka oleh UIN. Pihaknya sendiri sudah berusaha maksimal mengusulkan penanganan jalan ini.
“Usaha dan ikhtiar kami sudah maksimal, tapi secara tidak langsung besok Pemda pasti akan malu kalau fakultas UIN itu sudah beroperasi,” ujarnya.
Ia berharap agar Pemkab memiliki skala prioritas ukuran berapa radius kota dan penyangga kota, sehingga nantinya tidak ada daerah penyangga itu mempengaruhi citra ibu kota. Misalnya radius 2 atau 3 kilometer, sehingga daerah penyangga ini masuk prioritas pembangunan. Jangan sampai terkesan seolah-olah justru daerah penyangga kota ini termarjinalkan.
Harusnya daerah-daerah yang butuh penanganan seperti akses jalan kabupaten yang butuh perhatian yang radiusnya 3 kilometer dari Kota Gerung. Jalan ini vital karena menghubungkan dua kecamatan yakni Gerung Kediri. Dan lima desa yang mengakses jalan ini di antaranya, Gapuk, Mesanggok, Sukamakmur, Dasan Baru, dan Banyumulek. Bahkan jalan menuju Banyumulek, merupakan hibah Belanda yang tidak pernah disentuh. Sehingga wajar jika jalan itu kondisinya rusak.
Pihaknya bersama warga sepakat dengan upaya Pemkab membangun Kota, tetapi daerah penyangga juga harus diperhatikan. Terlebih jalan ini butuh penanganan. Pihak desa membantu Pemkab menangani lampu PJU dan lainnya. Ia pun berharap agar Pemkab juga berkolaborasi dalam penanganan infrastruktur dasar di desa-desa.
Sementara itu Sekdis PUTR Lobar Lalu Ratnawi mengatakan terkait penanganan jalan kabupaten di desa Gapuk yang dikeluhkan warga akan diupayakan penanganan tahun. “Pasti (penanganan) kalau depan untuk jalan di Gapuk,” ujarnya.
Pihaknya melakukan penanganan jalan bertahap, mengingat keterbatasan anggaran. Terlebih tahun depan, Pemangkasan TKD hingga Rp305 miliar. Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Deny Arif Nugroho, bahwa pihaknya memasukkan penanganan jalan pada perencaan. Skema penganggaran pun dilakukan melalui usulan ke Pusat dan APBD. Terkait jalan Kabupaten di Desa Gapuk, Pihaknya mengaku telah mendapatkan laporan dari Kades. “Kita rencanakan (penanganan),” imbuhnya. (her)
