Mataram (suarantb.com) – Dewan Pendidikan Kota Mataram menggelar lokakarya (workshop) bagi Komite Sekolah SD di Aula UNW Mataram, Rabu (26/11/2025). Lokakarya ini bertujuan untuk menjalin harmonisasi komite dan kepala sekolah (Kepsek) di Mataram.
Turut hadir sebagai pembicara Plt. Kepala Inspektorat Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dan Kepala Disdik Kota Mataram, Yusuf.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, Muhammad Tajuddin, pada Rabu (26/11/2025) mengatakan, lokakarya ini dimaksudkan untuk menjembatani antara komite dan kepala sekolah.
“Dua-duanya kita undang Kepala Sekolah dan komite, jadi supaya dia tahu persoalan sekolah itu sama komite, yang kedua supaya dia (sekolah) tahu persoalan komite itu apa,” jelasnya.
Menurutnya, dalam pengelolaan satuan pendidikan, baik Kepsek dan komite mesti sama-sama memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Maka dari itu, melalui lokakarya ini, kedua belah pihak dapat saling memahami satu sama lain.
“Tujuannya untuk harmonisasi sama supaya bagaimana tupoksi komite sekolah itu bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menerangkan, selama ini komite seperti tidak memahami tupoksinya. Misalnya, dalam hal pengelolaan keuangan. Komite kerap diminta menandatangani realisasi penggunaan dana BOS, tapi banyak dari komite tidak memahami apa yang ditandatangani.
Hal itu menurutnya akan menjadi persoalan jika ada terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai nanti dia dipanggil dan sebagainya. Kalau inspektorat yang manggil tidak masalah, tapi kalau APH yang manggil, sementara bagaimanapun dia ikut tanda tangan,” terangnya.
Selain peningkatan kompetensi komite, workshop ini juga banyak membahas soal isu dunia pendidikan. Di antaranya, menyangkut ketiadaan tenaga administrasi di satuan pendidikan jenjang SD.
Tajuddin menyebut, ketiadaan tenaga administrasi di SD menjadi persoalan krusial, karena saat ini penyaluran bantuan saat ini bersifat top down. Artinya, pemerintah tidak lagi mendistribusikan bantuan lewat dinas, tetapi langsung ke sekolah.
“Sekarang semua dana itu ke sekolah. Bukan hanya BOS saja nanti, rehab juga dan segala macam langsung ke sekolah tidak melalui dinas. Kalau melalui dinas kan dinas yang bertanggung jawab. Ini sekolah yang merencanakan sekolah yang jadi konsultannya, kan tidak semudah itu, sementara tenaganya cuma satu,” tuturnya.
Maka dari itu, melalui lokakarya ini, ia berharap ada tawaran solusi yang hadir terhadap persoalan yang dihadapi satuan pendidikan, khususnya jenjang SD. (sib/*)
