Sumbawa Besar (suarantb.com) – Bupati Sumbawa, H. Syarafudin Jarot menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan sebagai langkah utama transformasi pelayanan kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.
Dalam audiensi itu, Jarot juga menekankan kebutuhan rumah dinas dokter di sejumlah Puskesmas. Tanpa fasilitas tersebut, pelayanan di luar jam kerja sering terhambat karena tenaga medis tinggal jauh dari lokasi tugas.
Ia berharap Kemenkes tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung penyediaan sarana pendukung yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan.
Menurut Jarot, dukungan Kemenkes terhadap pembangunan infrastruktur akan menentukan keberhasilan transformasi kesehatan di Sumbawa selama lima tahun ke depan. Ia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata, layak, dan responsif.
“Kami ingin masyarakat Sumbawa mendapatkan fasilitas terbaik tanpa terkendala jarak maupun kondisi sarana. Transformasi kesehatan ini harus berjalan cepat dan terukur,” tegasnya.
Bupati Jarot juga menjelaskan, pada 2025 Pemkab Sumbawa menerima program pembangunan RSUD Sering sebagai rumah sakit tipe C lengkap dengan peralatan medis.
Ia menargetkan pembangunan tersebut berlangsung tanpa hambatan, agar layanan rumah sakit dapat beroperasi pada awal 2026.
Menurut Bupati Jarot, keberadaan RSUD Sering akan memperkuat jangkauan layanan sekaligus mengurangi ketergantungan pada fasilitas rujukan di luar daerah.
“RSUD Sering menjadi titik krusial peningkatan layanan kesehatan Sumbawa. Kami ingin prosesnya berjalan tepat waktu agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegas Jarot.
Selain rumah sakit, Bupati Jarot membawa persoalan kondisi 16 Puskesmas yang memerlukan perhatian serius. Temuan BPK 2024 menunjukkan banyak Puskesmas membutuhkan renovasi, relokasi, hingga penggantian peralatan.
Ia meminta dukungan Kemenkes untuk mendorong percepatan pembangunan fasilitas baru mulai 2026, terutama Puskesmas yang berada di wilayah padat penduduk dan daerah berkembang.
“Kami ingin kualitas layanan di fasilitas dasar tidak tertinggal. Pelayanan primer harus kuat karena menjadi pintu pertama masyarakat saat membutuhkan bantuan medis,” ujarnya.
Dukungan Pemprov NTB
Sementara itu, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini diharapkan mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (r)
