Dompu (Suara NTB) – Kualitas Pendidikan di Kabupaten Dompu belum sepenuhnya sesuai harapan. Pemerintah didorong untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, baik itu perguruan tinggi, dunia usaha dan Masyarakat dalam menciptakan ekosistem Pendidikan.
Hal itu disampaikan pemerhati Pendidikan Kabupaten Dompu, Dr. Ihlas, M.Pd., yang juga dosen di Universitas Muhammadiyah Bima asal Dompu, Rabu, 26 November 2025. Ia mengungkapkan, pengangkatan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang masif dilakukan pemerintah sebagai langkah positif dalam memenuhi kebutuhan guru dan menyelesaikan persoalan honor. Namun, ini belum menyelesaikan persoalan pendidikan di daerah.
Saat ini justru pemerintah dihadapkan pada kelebihan jumlah guru dibandingkan jumlah siswa dan sekolah yang ada. “Rasionya tidak imbang dengan jumlah satuan pendidikan, juga dengan jumlah murid,” ungkapnya.
Ihlas mendorong untuk dilakukan monitoring dan evaluasi penempatan tenaga pendidik agar sesuai kebutuhan sekolah. “Dengan langkah-langkah ini, kualitas pendidikan di Kabupaten Dompu dapat meningkat secara terarah dan berkelanjutan,” katanya.
Langkah yang dimaksud Ihlas, seperti para pendidik harus dipastikan mendapatkan pelatihan berkelanjutan tentang kompetensi pedagogik dan literasi digital. Kepemimpinan di sekolah diperkuat melalui kepemimpinan yang profesional dan supervisi akademik yang konsisten.
Perbaikan sarana prasarana pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Dompu. Karena masih banyak sekolah yang tidak didukung fasilitas belajar, laboratorium hingga akses internet. “Peningkatan kulitas pendidikan tidak bisa dikendali penuh oleh pemerintaah daerah, perlu ada kolaborasi lintas sektor,” ungkapnya.
Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Drs. H. Rifaid, M.Pd., yang dihubungi sebelumnya mengakui, jumlah guru di Kabupaten Dompu saat ini sudah melebihi kebutuhan berdasarkan jumlah sekolah dan siswa. Terlebih ada penambahan PPPK Paruh Waktu sebanyak 2.143 orang untuk guru.
“Sebenarnya, hamper semua paruh waktu ini lebih dari kebutuhan. Tapi karena prinsipnya menghabiskan honorer, maka dengan terpaksa Pemda mengangkat walau gajinya tidak sebesar PPPK penuh waktu,” ungkap H Rifaid. (ula)
