Mataram (Suara NTB) – DPRD NTB menolak rencana Pemprov NTB beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Hal ini karena pejabat Pemprov NTB masih memiliki kendaraan konvensional, pun sejumlah aset di daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak masih belum ada penataan.
Anggota DPRD NTB dari fraksi PAN, Muhamad Aminurlah malah mempertanyakan alasan Gubernur Iqbal dalam peralihan kendaraan dinas ini. Apalagi, dengan adanya klaim dari Pemprov NTB bisa menghemat anggaran hingga miliaran rupiah. Sementara sejumlah aset di daerah belum menyumbang pendapatan maksimal karena belum ditata.
“Iya, apa alasannya, dan nilainya terhadap hal ini apa? Terhadap pelayanan. Sekarang saya sih mengatakan aset kita begitu banyak, apa ini milik kita atau tidak?
Selesaikan penataan aset baik yang bergerak maupun tidak, baru kita berpikir yang lain,” jelasnya, Kamis, 27 November 2025.
Dia mengaku cukup kaget dengan rencana peralihan kendaraan dinas secara tiba-tiba. Sebab, belum ada kajian tiba-tiba muncul klaim penghematan dengan skema sewa mobil listrik. Apalagi, sekarang ini kendaraan Gubernur dan Wakil Gubernur masih konvensional.
“Perlu ada kajian, sekarang penataan aset kita harus segera sampai sejauh mana tahapan yang sudah dilakukan. Baik aset yang menjadi sumber pendapatan maupun aset yang lain yang akan dijual maupun mempunyai nilai,” sambungnya.
Menurutnya, sebelum beralih ke randis listrik, Pemprov harus menata kendaraan yang ada saat ini, bila perlu dijual agar bisa menyumbang pendapatan ke daerah. “Penataan dulu, jadikan ini dulu barang ini dijadikan uang aja. Itu yang harusnya,” pungkasnya.
Pemprov NTB Anggarkan Rp14 Miliar untuk Randis Listrik
Pemprov NTB menganggarkan sekitar Rp14 miliar untuk sewa kendaraan dinas. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dr.H.Nursalim mengatakan, peralihan ini menghemat anggaran hingga cukup besar. Yang mana selama ini biaya pengelolaan mobil dinas mencapai Rp19 miliar per tahun. Dengan peralihan ke mobil listrik, berdasarkan hitung-hitungan BPKAD, Pemprov hanya mengalokasikan sekitar Rp14 miliar.
Penggunaan mobil listrik rencananya akan menggunakan skema sewa. Sehingga, pejabat di lingkup Pemprov NTB nantinya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas, melainkan mereka akan diberikan sejumlah uang untuk menyewa.
Menurutnya, dari sisi pengeluaran penggunaan kendaraan listrik jauh lebih hemat. Tidak hanya itu, Pemprov NTB tidak akan terjebak pada biaya perawatan. Begitupun dengan biaya pemeliharaan kendaraan konvensional yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan kendaraan listrik. “Kalau mobil konvensional setiap tahun itu ada penambahan-penambahan biaya pemeliharaan. Kalau kita mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, silakan yang menyediakan yang perbaiki,” jelasnya.
Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, lanjut Nursalim sudah melalui banyak pertimbangan. Berawal dari, Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal yang ingin melakukan penataan dan penertiban aset-aset milik daerah.
“Aset yang mobil-mobil ini kan banyak. Belum yang kendaraan roda dua. Kita harus tertibkan itu agar neraca kita di Barang Milik Daerah (BMD) itu sehat, bersih dan sebagainya,” katanya. (era)
