Mataram (Suara NTB) — Pemerintah meluncurkan Project ARUS (Action for Resilience and Sustainable Seas) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan masyarakat pesisir sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Indonesia bagian tengah, termasuk NTB.
Peluncuran program dilakukan di Mataram, Rabu, 27 November 2025. Dihadiri oleh Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perwakilan Pemerintah Provinsi NTB, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat pesisir, Kedutaan Besar Inggris, serta COAST Facility, baik secara luring maupun daring.
Project ARUS diimplementasikan oleh Rare dan Save the Children dengan dukungan COAST Facility Indonesia melalui UK Government’s Blue Planet Fund. Program ini akan dijalankan di Kabupaten Lombok Barat, dengan fokus pada penguatan tata kelola ekosistem pesisir, peningkatan penghidupan masyarakat, ketangguhan terhadap perubahan iklim, serta penerapan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dalam pengelolaan perikanan skala kecil.
Pemerintah Inggris menyatakan komitmennya mendukung perlindungan ekosistem laut Indonesia.
“Inisiatif ini adalah contoh nyata dari kolaborasi Kemitraan Strategis Inggris dan Indonesia. ARUS mendorong konservasi yang sejalan dengan target keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erfa Canisthya, Environment Officer dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, menegaskan bahwa Project ARUS merupakan bagian penting dari implementasi pilar pertama Ekonomi Biru Indonesia, yakni perluasan 30 persen kawasan konservasi laut.
“Proyek ARUS akan memberikan dampak positif bagi strategi Ekonomi Biru Indonesia. Karena itu, dukungan dari para pemangku kepentingan, masyarakat penerima manfaat, perguruan tinggi, serta koordinasi lintas dinas di daerah menjadi sangat penting,” ujarnya.
Country Team Leader COAST Facility Indonesia, Imam Syuhada, menambahkan bahwa ARUS di NTB diharapkan menghasilkan tata kelola perikanan skala kecil yang lebih inklusif.
“Kami ingin komunitas pesisir yang rentan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan memiliki mata pencaharian yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB menilai Project ARUS akan memperkuat inisiatif pengelolaan pesisir yang selama ini telah berjalan di Lombok Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H. Muslim, ST.,M.Si mengatakan program ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Sudah banyak inisiatif di Lombok Barat terkait perlindungan ekosistem dan pembangunan masyarakat pesisir. Namun masih banyak aspek yang perlu diperkuat, seperti literasi keuangan, pemahaman konservasi, dan kerja sama multipihak. Semoga ARUS dapat melengkapi upaya yang sudah ada,” ujarnya.
Vice President Rare Indonesia, Hari Kushardanto, menyampaikan bahwa Project ARUS akan mengembangkan model pengelolaan pesisir berbasis kolaborasi atau co-management yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir menjadi pelaku utama dalam menjaga laut mereka — bukan hanya penerima manfaat, tetapi pengelola yang berdaya,” ujarnya.
Senada dengan itu, Director of Humanitarian and Impact Innovation Save the Children, Fadli Usman, menekankan pentingnya pengarusutamaan GEDSI.
“Pengarusutamaan GEDSI adalah keniscayaan jika kita ingin proyek ini berhasil dan berdampak bagi semua lapisan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Dengan rangkaian program yang komprehensif mulai dari peningkatan kapasitas, perlindungan ekosistem, hingga pemberdayaan ekonomi, Project ARUS diharapkan memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir NTB serta memastikan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.(bul)
