ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., menyoroti potensi kebocoran pendapatan daerah yang dinilai masih terjadi di berbagai sektor, terutama perparkiran, usaha kuliner, hingga tempat hiburan. Sorotan itu muncul dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan baru-baru ini.
Dalam rapat tersebut, Wiska menyampaikan bahwa sejumlah persoalan terkait parkir sebenarnya sudah berulang kali dibahas, namun tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. “Persoalan ini sudah kelihatan di Komisi III. Kami sudah mempertanyakan uji petik, tapi anggarannya tidak jelas. Dari dulu masalahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.
Dia menyoroti praktik perparkiran di sejumlah titik di Kota Mataram yang diduga beroperasi tanpa izin resmi. Menurut Wiska, beberapa juru parkir bahkan telah berinisiatif mengurus izin, namun praktik pungutan tetap berjalan di lokasi yang sebenarnya bukan zona yang diperbolehkan untuk parkir. “Di depan itu jalur yang tidak boleh diambil. Tapi mereka tetap memungut parkir. Sementara potensi PAD hilang karena tidak masuk ke pemerintah daerah,” ujarnya.
Kondisi serupa juga ditemukan di area pertokoan dan pusat keramaian lain. Meski aktivitas berlangsung dengan intensitas tinggi, pemerintah daerah disebut belum mampu menarik retribusi secara optimal. “Marketnya ramai sekali, tapi tidak ada yang bisa dipungut. Ini sudah berlangsung lama,” tambahnya.
Selain sektor parkir, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti menjamurnya kafe dan tempat usaha hiburan di Kota Mataram yang dinilai tidak mengantongi izin lengkap. Beberapa kafe dan tempat nongkrong disebut bermunculan tanpa proses perizinan yang jelas. “Saya lihat banyak kafe baru, ramai, tapi tidak ada izinnya. Ini potensi pendapatan yang bocor,” katanya.
Hal yang sama terjadi pada sejumlah tempat karaoke. Wiska menyebut adanya modus penyalahgunaan izin, yakni menggunakan izin hotel namun di dalamnya beroperasi karaoke dan aktivitas lainnya. “Kita semua tahu bagaimana pengemasan izinnya. Pakai izin hotel, tapi ada karaoke dan kegiatan lain di dalamnya,” ungkapnya.
Melihat banyaknya potensi pendapatan yang tidak masuk ke kas daerah, Wiska meminta eksekutif untuk mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan memperkuat penganggaran untuk pengawasan serta melakukan penindakan di lapangan.
“Bagaimana bisa tempat-tempat seperti ini beroperasi di depan mata kita, tapi tidak ada tindakan? Kami minta pemerintah lebih agresif dalam penertiban izin dan retribusi,” ujar anggota dewan dari dapil Sandubaya ini. Dia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas komisi agar persoalan kebocoran pendapatan dapat ditangani secara komprehensif.
Wiska berharap pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang seluruh potensi PAD, termasuk perparkiran, usaha kuliner, dan tempat hiburan. Penertiban izin serta pengawasan dinilai menjadi langkah awal penting untuk menutup kebocoran yang terjadi selama ini.
“Ini pembelajaran besar. Kalau tidak dibenahi sekarang, kebocoran akan terus berlanjut,” pungkasnya. (fit)
