Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelar kegiatan ‘’Rembuk Stunting’’ selama dua hari. Kegiatan ini untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi dana non fisik untuk penekanan angka stunting di NTB, sampai sejauh mana dana tersebut membantu mengurangi angka kasus stunting di daerah ini.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj.Indah Dhamayanti Putri, mengatakan, di kegiatan kali ini Pemprov NTB mengundang Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-NTB untuk melakukan rumbuk capaian anggaran stunting tahun 2025.
“Mengevaluasi sejauh mana capaian dari dana DAK non fisik yang disebar di 10 kabupaten/kota. Kemudian apa langkah yang akan kita lakukan untuk tahun 2026,” ujar Wagub yang akrab disebut Dinda itu pada Senin, 1 Desember 2025.
Dalam evaluasi tersebut, disampaikan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 untuk penanganan stunting memang belum besar akibat adanya efisiensi. Meski begitu, sejumlah kabupaten/kota tetap menjalankan berbagai upaya melalui program unggulan, seperti pemberian susu tambahan dan gerakan orang tua asuh stunting.
BKKBN melaporkan, lanjut Dinda, capaian gerakan tersebut mencapai 108 persen. Walau begitu, pengentasan stunting di NTB tidak hanya dilakukan dengan satu program, perlu adanya langkah tambahan agar kasus ini tidak semakin menjamur di daerah.
Termasuk memaksimalkan program MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita stunting. Pemanfaatan kader posyandu juga didorong agar semakin berperan dalam pengurangan angka stunting.
“Tapi tadi kita membaca itu juga belum terlalu efektif menurunkan angka stunting. Jadi ada beberapa hal lain yang akan kita kolaborasikan untuk menekan angka stunting,” katanya.
Tidak hanya lewat program, pengentasan stunting membutuhkan komitmen yang kuat antara Pemprov NTB dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini, sambung Mantan Bupati Bima dua periode itu akan menjadi dasar penyusunan strategi bersama untuk menekan angka stunting pada 2026.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si. Dia mengatakan, rembuk stunting ini untuk mengetahui progres capaian anggaran stunting di tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan sisa waktu satu bulan ke depan dapat dimaksimalkan agar target penyerapan anggaran dan program dapat tercapai hingga 31 Desember.
Dalam pertemuan ini, dijelaskan beberapa kabupaten/kota masih menunjukkan realisasi yang lambat. Karena itu, evaluasi akhir tahun menjadi momentum untuk mengoptimalkan dana yang telah dialokasikan pemerintah agar intervensi pengentasan stunting dapat dipercepat.
“Makanya di akhir tahun ini, kita melaksanakan evaluasi, supaya kita bisa dapat mengoptimalkan sumber pendanaan yang sudah dialokasikan oleh pusat. Melalui DAK fisik dan non-fisik ini supaya bisa digunakan untuk mengakselerasi,” jelasnya.
Walau realisasi dana lamban, laporan capaian kinerja penurunan stunting dan gotong royong lintas pihak berjalan cukup baik. Adapun tantangan terbesar saat ini adalah mengefektifkan koordinasi, terutama di tingkat kabupaten. Penguatan koordinasi dianggap kunci agar seluruh program dapat berjalan selaras dari provinsi hingga desa.
“Tapi alhamdulillah dari laporan-laporan ini, progres penurunan kinerja itu cukup baik, gotong royong cukup baik. Cuma satu pekerjaan kita ini adalah bagaimana mengefektifkan. Oleh karena itu, koordinasi ini harus diperkuat, terutama di level Kabupaten,” jelasnya.
Pemprov NTB, juga berupaya memaksimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam percepatan penanganan stunting. Dengan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program ini diharapkan mampu meningkatkan status gizi secara signifikan. Selain itu, kader posyandu, tim pendamping keluarga, dan kader kesehatan diminta terus memperkuat kolaborasi lapangan agar intervensi berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Jadi cukup optimis lah. Hanya kuncinya sekarang ini koordinasi, kolaborasi, bahwa provinsi dan kabupaten kota sampai dengan desa betul-betul bergerak menuju pada fokus sasaran stunting dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang sudah ada, yang sudah siap ini,” pungkasnya.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Penanganan Stunting
Berdasarkan data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN NTB, anggaran untuk penanganan stunting dari Dana Alokasi Khusus (DAK) nok-fisik baru terealisasi sekitar 46.46 persen. Dengan realisasi tercepat oleh Kabupaten Bima mencapai 70 persen. Disusul oleh Dompu 52 persen. Kemudian ada Lombok Barat dengan 49 persen, Lombok Timur 48 persen, Lombok Tengah 46 persen.
Selanjutnya ada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan 44 persen, Kota Mataram 40 persen, Kota Bima 32 persen, Lombok Utara 31 persen, Kabupaten Sumbawa 30 persen, dan OPD di lingkup Pemprov NTB baru 9 persen.
Sementara realisasi DAK Fisik sudah menyentuh angka 68 persen. Dengan realisasi tertinggi oleh Lombok Barat dengan 99 persen, Sumbawa 94 persen, Kota Bima mencapai 89 persen, Lombok Tengah 86 persen, Kabupaten Bima 76 persen. Selanjutnya Lombok Utara 37 persen, dan Lombok Timur hanya 12 persen. Sisa, Kota Mataram dan KSB tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik untuk penanganan stunting. (era)
