BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan sejumlah penghargaan nasional yang baru diraih pemerintahannya tidak boleh membuat semua pihak terbuai atau terlena. Penghargaan dinilainya baru bermakna jika menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bupati saat menjawab media di ruang kerjanya, Senin (1/12/2025). Dalam setahun terakhir, Lotim berhasil meraih penghargaan sebagai daerah terbaik untuk kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat nasional.
“Jangan terlena. Penghargaan menjadi sangat berharga apabila kategori itu dipertahankan dan ditingkatkan. Upaya itulah yang kita lakukan. Penghargaan setelah itu jadi lembek percuma. Harus ada insentifnya. Penghargaan digunakan bangun daerah dan sejahterakan,” tegas H. Iron.
Ia mengakui piagam penghargaan secara fisik mungkin tidak berdampak langsung, tetapi di baliknya ada tuntutan untuk berbuat lebih baik. Prestasi ini, menurutnya, adalah buah dari kerja sama semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat.
Bupati menjelaskan, penghargaan TPID didapat berkat keterlibatan langsung masyarakat, seperti di Korleko dan Kerongkong yang menanam cabai, serta petani bawang merah yang menggunakan mulsa untuk stabilisasi produksi.
Sementara untuk percepatan digitalisasi, Bupati menyebut transformasi dari sistem manual telah meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Dari 60 persen di 2023, naik menjadi 80,1 persen di 2024, dan diproyeksikan mendekati 97-100 persen di 2025.
Sekda Lotim, H. M. Juaini Taofik, menambahkan capaian per 30 November 2024, realisasi PAD sudah mencapai 90 persen atau sekitar Rp 468 miliar dari target Rp 523 miliar. “InsyaAllah bisa lebih. Sisa sebulan ke depan sekitar 70-80 miliar,” tambahnya.
“Digitalisasi yang kita lakukan manfaatnya sangat besar,” ucapnya. Saat ini, sembilan aplikasi layanan seperti Sempad, My BPHTB, dan pembayaran honor guru ngaji secara daring telah berjalan, bahkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
Strateginya meliputi empat langkah (4K): Ketersediaan Pasokan, Gerakan Menanam, Keterjangkauan Harga, dan Kelancaran Distribusi.
Diharapkan, agar penghargaan ini diikuti dengan insentif dana dari pusat. Ia menyebut angka sekitar Rp 780 miliar dari Kementerian Ekonomi dan ada juga reward dari Kementerian Dalam Negeri Rp 1 triliun untuk daerah peraih penghargaan. “Kita bermimpi, jika dibagi 20 penerima Rp 780 miliar itu, maka kita bisa dapat Rp 30 miliar per kategori. Karena kalau dikali dua sehingga bisa Rp 60 miliar,” ujarnya berharap.
Ke depan, selain menjaga stabilitas harga dan melanjutkan digitalisasi, Pemerintah Lotim berkomitmen menyalurkan bantuan sosial tepat sasaran untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menekan inflasi. Inovasi menjadi bidang yang akan terus didorong untuk diburu penghargaan di masa mendatang. (rus)
