Mataram (suarantb.com) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menekankan pentingnya menghentikan kebocoran sumber daya alam (SDA). Ia mengingatkan bahwa Sumbawa memiliki kekayaan besar yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat sesi diskusi dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Sumbawa 2025. Berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, pada Senin, 1 Desember 2025.
“Tanah kita ini tanah intan, berlian. Karena itu kita harus menghentikan kebocorannya. Tidak ada lagi backing-an, tidak ada lagi nama besar yang bisa melindungi pelanggaran,” katanya.
Fahri menyebut bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam akan berjalan tegas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain menyoroti kontribusi dan kebocoran, Fahri menekankan agenda nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua program besar: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan renovasi rumah berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah menganggarkan sekitar Rp345 triliun untuk program makan bergizi mulai Januari 2026. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan dapur sekolah dan fasilitas pendukung agar makan bergizi tersalurkan tepat waktu.
“Targetnya harus tercapai. Uangnya tidak terbatas. Buat rakyat tidak ada batas,” ujarnya.
Untuk perumahan, Fahri mengusulkan percepatan renovasi hingga dua juta unit per tahun dan memastikan keluarga termiskin menerima bantuan terlebih dahulu.
Wamen Fahri mendorong Pemkab Sumbawa mengajukan program prioritas secara lebih agresif. Ia menegaskan bahwa daerah penyumbang Pendapatan Nasional seperti Sumbawa layak mendapatkan porsi pembangunan yang besar.
“Sumbawa harus dapat banyak. Silakan ajukan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat siap mendukung,” katanya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan kepemimpinan Bupati Jarot membuka peluang percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Menutup sambutannya, Wamen Fahri menegaskan kembali apresiasinya terhadap kepemimpinan Bupati Jarot yang dinilainya tegas, terarah, dan mampu menyusun prioritas kerja yang konkret.
“Roadmap Pak Bupati sangat jelas. Ini kepemimpinan yang fokus pada penyelesaian,” pungkasnya.
Intens Koordinasi dengan Pemprov NTB
Pencapaian Kabupaten Sumbawa saat ini, tak lepas dari kuatnya koordinasi. Bupati Jarot intens berkomunikasi tentang arah pembangunan dari tingkat provinsi ke level pusat.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas yang sejalan dengan roadmap Sumbawa.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
