Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dalam setiap kunjungan ke Pulau Sumbawa, selalu menekankan komitmen untuk membangun kedua pulau di NTB, Lombok dan Sumbawa, dalam keseimbangan yang berkeadilan. ‘’Paradigma baru pembangunan NTB, adalah keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penganggaran,’’ jelas Gubernur Iqbal, Selasa (2/12).
Faktanya, dalam Tahun Anggaran 2025 ini, beberapa anggaran besar dan ruas jalan provinsi di Pulau Sumbawa sedang ditangani. Seperti ruas Jalan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Kemudian peningkatan status Rumah Sakit Manambai Abdulkadir. Penggantian Jembatan Doro O’o Bima, dan peningkatan status Rumah Sakit Provinsi di Bima. Serta beberapa proyek lainnya, melalui Inpres Jalan Desa (IJD). Seperti ruas Jalan Batudulang-Tepal, Tepal Baturotok dan Lenangguar-Teladan, dengan anggaran yang cukup besar.
Bahkan Pemerintah Provinsi NTB kata Iqbal, bertekad untuk menangani seluruh jalan provinsi yang ada di NTB, khususnya yang terdapat di Pulau Sumbawa. Melalui APBD Provinsi NTB secara bertahap, hingga tuntas, bagi tercapainya kemantapan jalan di seluruh wilayah Provinsi NTB.
‘’Kami, Iqbal-Dinda, sebagai pasangan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB bertekad, untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di kedua pulau, Lombok dan Sumbawa, hingga mencapai status mantap. Karena ini komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi,yang sudah tertuang dalam RPJMD,’’ tandas Iqbal
Ratusan Kilometer Jalan di Sumbawa Harus Segera Ditangani
Sementara itu, Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, mencatat sekitar 178 kilometer yang menjadi kewenangan BPJP yang masuk dalam kondisi kritis dan rusak parah. Kondisi itu harus ditangani segera.
“178 kilometer tersebut tersebar di beberapa wilayah terutama di Kecamatan Moyo Hilir khususnya ruas jalan Batu Bangka-Prajak yang rusak akibat longsor dan banjir,” kata Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, Mustafa Barak, kepada Suara NTB, Senin (1/12).
Ia melanjutkan, selain ruas jalan tersebut Lenangguar-Lunyuk juga mengalami rusak parah. Hanya untuk ruas jalan itu mulai ditangani dengan skema long segmen dengan harapan akses masyarakat tidak lagi terganggu terutama saat musim penghujan.
“Kalau ruas jalan Lenangguar-Lunyuk saat ini sudah mulai ditangani dengan skema long segmen mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas sehingga akses masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Saat ini lanjut Barak, pihaknya juga sedang menangani ruas jalan dari Palempat-Lenangguar. Ruas jalan ini juga banyak yang berada dalam kondisi rusak dan setiap minggu pasti dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kenyamanan masyarakat.
“Penanganan ruas jalan itu saat ini masih terus berproses dan kami targetkan dalam waktu dekat bisa tuntas dan bisa digunakan oleh masyarakat,” ucapnya.
Disinggung terkait kondisi kemantapan jalan di Sumbawa, Barak mengaku saat ini berada pada posisi 76 persen dari tahun sebelumnya 84 persen. Hal itu terjadi karena banyaknya bencana yang terjadi di wilayah setempat terutama longsor.
“Panjang ruas jalan yang masuk dalam kewenangan kami (BPJP) mencapai 407 kilometer yang mencakup dua wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat,” sebutnya.
Ia melanjutkan, penurunan persentase tersebut terjadi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah setempat terutama banjir dan tanah longsor. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa ditangani optimal hanya sebatas penanganan darurat.
“Kalau untuk kebutuhan anggaran dalam upaya penanganan terhadap ruas jalan itu mencapai Rp20 miliar per tahunnya dan anggaran yang disediakan hanya Rp2 miliar,” ucapnya.
Terhadap ruas jalan tersebut, Mus mengaku sudah melaporkan ke pemerintah provinsi untuk bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Hal itu dilakukan karena jika terus dibiarkan kerusakannya akan semakin parah dan anggaran yang dibutuhkan nantinya juga besar.
“Rata-rata kerusakan jalan yang terjadi di Sumbawa dan Sumbawa Barat karena faktor alam. Jika kita tidak tangani segera akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” tukasnya. (era/ils)
