Bima (Suara NTB) – Situasi ekologis Kabupaten Bima kian memprihatinkan. Sebanyak 161.120,5 hektare lahan kini masuk kategori kritis, menjadikan Bima sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan lahan terluas di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi ini kembali memantik kekhawatiran publik, terutama setelah bencana banjir besar melanda sejumlah daerah seperti Aceh dan Sumatera.
Anggota DPRD Kabupaten Bima, Lila Ramadhani Sukendy, menyuarakan kegelisahan tersebut melalui surat terbuka yang ia tujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Dalam pesannya, ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi bisa dipandang sebagai isu jangka panjang semata.
“Situasi ekologis Kabupaten Bima hari ini berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Jika kerusakan ini terus dibiarkan tanpa langkah korektif yang kuat, maka bukan lagi pertanyaan ‘apakah’ bencana akan terjadi, tetapi ‘kapan’,” tulisnya melalui salah satu akun Instagram miliknya @lilaonduty, pada Rabu, 3 November 2025.
Politisi Komisi Pembangunan dan Lingkungan Hidup DPRD Kabupaten Bima itu mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar tidak bersikap reaktif semata, melainkan mengambil langkah strategis dan menyeluruh.
Ia meminta pemerintah melakukan pemulihan hutan ke fungsi awal, meninjau ulang kebijakan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut), memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap aktivitas perusak lingkungan, hingga melakukan evaluasi risiko bencana berbasis data ekologis.
“Kami, masyarakat Bima sudah lelah hidup dalam ketidakpastian ekologis. Kami mohon agar pemerintah memberikan perhatian dan langkah konkret demi keselamatan dan masa depan Kabupaten Bima,” ujarnya dalam surat terbuka tersebut.
Peringatan Lila bukan tanpa dasar. Fuaduddin, S.Pd., M.Pd., dosen Universitas Muhammadiyah Bima, membeberkan bahwa sejarah kelam banjir tahun 2016 seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengungkapkan banjir besar tersebut berdampak langsung terhadap 105.753 jiwa di Kota Bima, merendam 33 kelurahan pada lima kecamatan, serta hampir melumpuhkan roda perekonomian selama satu tahun penuh.
Kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp1 triliun. Fasilitas kesehatan mengalami kerusakan berat, mulai dari lima puskesmas, 29 pustu, 29 polindes, hingga satu Labkesda dengan nilai kerugian Rp64,4 miliar. Sektor pertanian juga terpukul setelah 2.247 hektare lahan sawah rusak.
Kerusakan infrastruktur tak kalah parah. Jalan sepanjang 40 kilometer, sembilan jembatan, serta enam bendungan dilaporkan rusak, dengan nilai kerugian sekitar Rp259 miliar. Sementara sektor pendidikan mencatat kerusakan puluhan sekolah.
“Kerugian akibat banjir saat itu bahkan melebihi kemampuan APBD Kota Bima dalam satu tahun anggaran, yang hanya sekitar Rp800 miliar,” tegas Fuaduddin.
Gabungan antara data historis bencana dan kondisi lahan kritis hari ini menjadi penegas bahwa Bima berada di persimpangan berbahaya. Jika tata kelola lingkungan tidak segera diperbaiki, ancaman bencana bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan keniscayaan. (hir)
