Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melakukan penyesuaian pendapatan di postur APBD tahun 2026. Penyesuaian itu dilakukan lantaran adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 88 persen menjadi Rp57,18 miliar.
“Tahun ini (2025) DBH kita mencapai Rp478,17 miliar. Artinya terjadi penurunan sebesar 88 persen pada tahun 2026 menjadi Rp57,18 miliar,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumbawa, Kaharuddin, kepada Suara NTB, Rabu, 3 Desember 2025.
Ia mengakui, selama ini Pemkab Sumbawa sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Tentu dengan adanya pemangkasan DBH ini maka pemerintah juga akan melakukan penyesuaian terhadap postur APBD tahun 2026.
“Selama ini pembiayaan kita di daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pusat. Turunnya dana transfer yang kita peroleh maka struktur APBD kita juga akan kita sesuaikan,” ucapnya.
Ia melanjutkan, penyesuaian terhadap program prioritas daerah juga akan tetap dilakukan pemerintah. Kendati demikian, ia memastikan program tersebut tetap akan berjalan sebagaimana bisanya tetapi tidak seperti rencana yang ditetapkan sebelumnya.
“Ada beberapa target yang sudah kita tetapkan memang, tetapi seiring adanya pemangkasan anggaran tersebut kita perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut,” ujarnya.
Meski terjadi pemangkasan anggaran sebesar 88 persen, ia mengklaim penurunan itu dianggap tidak terlalu parah. Bahkan dirinya meyakini akan ada jalan keluar terbaik dalam menyikapi kondisi tersebut salah satunya dengan memaksimalkan potensi pendapatan darah (PAD) dan menjemput program yang ada di pusat.
“Kami tetap optimis pemangkasan itu tidak akan berdampak signifikan meski kita perlu melakukan penyesuaian mana program yang masuk dalam skala prioritas dan non prioritas,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, pola pembangunan pada 2026 nanti akan berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat. Upaya memperkuat pembangunan di daerah juga tetap berjalan melalui komunikasi aktif dengan pemerintah pusat.
“Fokus utama kita tetap pelayanan publik seperti infrastruktur jalan tetap terbiayai meski masih dalam bentuk pemeliharaan. Untuk peningkatan, tentu kita berharap skema pendanaan dari pusat,” tukasnya. (ils)
