Selong (Suara NTB) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memperkuat komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim melalui percepatan dan perluasan Program Kampung Iklim (ProKlim).
Program nasional ini diyakini menjadi strategi efektif untuk membangun ketahanan masyarakat di tingkat tapak terhadap dampak krisis iklim yang semakin nyata.
Kepala DLH Lotim, Dr. Pathurrahman, menjawab Suara NTB, Kamis (4/12/2025) menjelaskan bahwa perubahan iklim dengan segala dampaknya, seperti peningkatan suhu, perubahan pola hujan, banjir, dan kekeringan, merupakan tantangan serius yang harus dijawab dengan aksi kolektif.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai program strategis nasional. Tujuannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan,” ujar Pathurrahman.
ProKlim mendorong aksi nyata berbasis komunitas di tingkat desa, kelurahan, atau lingkungan RW/RT untuk memperkuat ketahanan iklim dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
Dalam implementasinya, Lombok Timur menunjukkan performa yang mengesankan. Kabupaten ini menjadi yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) baik dari segi kuantitas maupun kualitas ProKlim.
“Saat ini, dari total 175 lokasi ProKlim di NTB, 90 di antaranya berada di Lombok Timur. Kami juga berhasil meraih 4 penghargaan ProKlim Lestari dari total 5 yang diraih provinsi,” papar Pathurrahman.
Berdasarkan data BPS 2023, Lotim memiliki 21 kecamatan, 15 kelurahan, dan 239 desa. Target jangka panjang DLH Lotim adalah mewujudkan minimal satu ProKlim di setiap kelurahan/desa pada tahun 2030.
“Target kami, seluruh desa/kelurahan memiliki ProKlim. Nantinya, ProKlim di tingkat desa ini akan menjadi pilot project yang membina dusun-dusun di wilayahnya untuk berkembang menjadi Dusun ProKlim,” jelasnya.
Untuk mencapai target ambisius tersebut, DLH Lotim tidak bekerja sendiri. Dinas ini membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga swadaya masyarakat seperti LPSDM, Gema Alam, Islamic Relief, dan Konsepsi, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten.
Sinergi juga dijalin dengan akademisi dari Universitas Hamzanwadi dan Universitas Gunung Rinjani, serta dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, KPH Rinjani Timur, dan Komunitas Pecinta Alam Lotim.
Pathurrahman menegaskan sosialisasi dan pendampingan intensif akan terus dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya aksi iklim berbasis komunitas.
“Kami ingin memperkuat sinergi, mendorong partisipasi langsung masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim. Manfaatnya jelas: ketahanan masyarakat meningkat, aksi lokal seperti pengelolaan sampah dan penghijauan terdorong, serta kontribusi pada penurunan emisi nasional tercapai,” pungkasnya.
Melalui pendampingan berkelanjutan, lokasi-lokasi ProKlim yang memenuhi kriteria akan diusulkan untuk didaftarkan dalam Sistem Registrasi Nasional (SRN) guna memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan aksi nyata menjaga lingkungan. (rus)
