Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram mengonfirmasi adanya penurunan drastis dalam pengadaan stok beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah pada tahun 2026. Jumlahnya diperkirakan hanya mencapai 5 ton, atau berkurang 75 persen dibandingkan pengadaan pada 2025 yang mencapai 20 ton. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi faktor utama berkurangnya stok tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Sudirman, menjelaskan bahwa keputusan efisiensi ini diambil setelah mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah menyesuaikan jumlah pembelian pangan cadangan agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan lainnya.
“Stok beras untuk 2026 kurang lebih sekitar 5 ton. Jumlah ini tentu jauh lebih sedikit dari tahun ini yang masih memiliki 20 ton di gudang Bulog,” ujarnya, Kamis, 4 Desember 2025
Meski jumlahnya terbatas, pemerintah berupaya memastikan stok tersebut dapat digunakan seefektif mungkin. Sudirman menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan ketersediaan pangan darurat untuk masyarakat, terutama saat terjadi bencana alam atau situasi krisis lainnya.
“Kalau kita katakan cukup atau tidak, insyaallah kita cukupkan. Prinsipnya, yang sedikit ini akan kita maksimalkan penggunaannya,” katanya.
Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan Rp275 juta untuk pengadaan 20 ton beras pada 2025. Namun tahun 2026, dengan jumlah hanya 5 ton, anggaran yang disiapkan hanya Rp59 juta.
Sudirman menegaskan bahwa penentuan jumlah cadangan pangan daerah tidak bersifat kaku. Besarannya dapat berubah menyesuaikan kondisi anggaran dan potensi risiko bencana yang dihadapi daerah.
“Banyak atau sedikit kebutuhan kita di kota, saya rasa itu realistis. Stok beras, misalnya 20 ton tahun ini, dikeluarkan hanya ketika ada permintaan dalam kondisi emergency, seperti banjir kemarin,” jelasnya.
DKP Mataram menyebut stok beras tahun 2025 yang mencapai 20 ton masih utuh tersimpan di gudang Bulog. Pengadaan tersebut baru terealisasi pada Oktober 2025 sehingga belum ada penyaluran sejauh ini. Dengan kondisi itu, sebagian stok dinilai masih layak dimanfaatkan tahun depan, asalkan tidak terlalu lama disimpan.
“Paling lama enam bulan harus sudah kita distribusikan agar tidak menurunkan kualitas. Yang penting jangan terlalu lama mengendap di gudang,” ujar Sudirman.
Untuk pengadaan 2026, DKP memastikan 5 ton beras yang dibeli pemerintah akan dikeluarkan paling lambat Mei 2026. Pemerintah juga terus memantau dinamika kebutuhan masyarakat, terutama memasuki musim hujan yang rawan bencana.
Dengan menurunnya stok cadangan pangan daerah, pemerintah berharap masyarakat tetap tenang. Sudirman memastikan bahwa meski jumlahnya kecil, mekanisme pendistribusian akan disesuaikan agar mampu menjangkau warga terdampak secara tepat sasaran. (pan)
