Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si, menyoroti kurangnya jumlah personel pengatur lalu lintas di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, terutama pada jam-jam sibuk pagi hari yang kerap menimbulkan kemacetan di sejumlah titik.
Hal itu disampaikan Gufron dalam rapat gabungan komisi di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini. Dia mempertanyakan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Dinas Perhubungan. Menurutnya, masih terjadi kurangnya komunikasi terkait pembagian tugas pengaturan arus lalu lintas.
“Pol PP ini kan bidang sektornya di Komisi I. Yang terjadi sekarang adalah kurangnya komunikasi antara Dinas Perhubungan dan Pol PP,” ujarnya.
Politisi PAN ini mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh dari Dinas Perhubungan, jumlah petugas pengatur lalu lintas yang bertugas setiap pagi di seluruh wilayah Kota Mataram hanya enam orang. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk mengurai kepadatan yang terjadi antara pukul 06.00–08.00 Wita.
“Kalau kita lihat dari ujung Bintaro itu, jam 6 sampai jam 8 pasti macet. Dishub menyampaikan bahwa personel yang memantau lalu lintas pagi hari hanya 6 orang untuk satu kota,” katanya. Setelah pukul 08.00 hingga sore hari, jumlah personel bertambah menjadi 12 orang. Pada malam hari, sebagian personel bertugas dengan sistem piket.
Dalam kesempatan itu, Gufron juga menyoroti banyaknya anggota Satpol PP yang bertugas di sekitar Kantor Wali Kota Mataram, sementara kebutuhan personel untuk membantu mengurai kemacetan justru tinggi. “Banyak sekali petugas Pol PP yang menumpuk hanya menjaga kantor wali kota. Dengan jumlah mereka yang lumayan banyak, seharusnya bisa membantu mengurangi titik-titik kemacetan tertentu,” tegasnya.
Ia mencontohkan kawasan depan SMPN 2 Mataram dan wilayah sekitar Bintaro yang hampir setiap pagi mengalami kemacetan panjang. Sebagai orang yang setiap hari melewati jalur tersebut untuk mengantar anak ke sekolah, Gufron menyebut kondisi itu jelas membutuhkan penanganan khusus.
“Ini menjadi masukan agar Satpol PP dan Dinas Perhubungan bisa didorong untuk membagi personel, terutama pada jam-jam awal pagi. Karena di pagi hari kemacetan yang paling parah,” ujar anggota dewan dari dapil Ampenan ini.
Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baik dari aspek kebutuhan personel maupun sistem pengaturan lapangan.
Gufron menegaskan bahwa manajemen lalu lintas yang baik merupakan kebutuhan mendesak Kota Mataram. Kombinasi minimnya petugas Dishub dan tidak optimalnya penugasan personel Satpol PP dinilai menjadi penyebab utama kerawanan lalu lintas terutama saat jam sekolah dan jam kerja. “Kita dorong bagaimana caranya agar pembagian tugas personel lebih efektif, sehingga kemacetan pagi dan siang bisa teratasi,” demikian Gufron. (fit)
