DPRD NTB meminta Pemprov NTB memastikan kelaikan moda transportasi kapal penyeberangan lintas Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Poto Tano, termasuk Lembar-Padangbai Bali, menjelang angkutan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir di Mataram, Jumat (5/12/2025) mengatakan, kapal laut menjadi salah satu pilihan moda transportasi bagi masyarakat yang ingin menyeberang antarpulau saat Natal dan Tahun Baru.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal yang digunakan dalam kondisi laik, aman, dan nyaman bagi para penumpang,” ujarnya.
Ia mengatakan kelaikan moda transportasi kapal laut ataupun penyeberangan lintas Pelabuhan Kayangan dan Pelabuhan Poto Tano dan Lembar-Padangbai Bali ini penting menjadi perhatian pemerintah sebab pihaknya tidak ingin kejadian kapal mati mesin di tengah laut yang dialami KMP Mutiara Alas rute Pelabuhan Kayangan-Poto Tano pada Kamis (20/11/2025) terulang kembali.
“Kemarin, sempat ada kejadian kapal mati mesin di tengah laut. Itu tidak boleh terjadi lagi di Natal dan Tahun Baru,” kata Muzihir.
Menurutnya, pemerintah provinsi perlu untuk mengambil langkah konkret dalam menjamin kelayakan kapal penyeberangan selama Nataru, seperti melakukan uji kelaikan (ramp check) secara ketat terhadap semua kapal yang beroperasi, baik dari aspek mesin, fasilitas keselamatan, hingga kapasitas penumpang.
“Dan menghentikan operasi kapal yang tidak memenuhi standar dan memastikan tidak ada dispensasi terhadap kapal yang tidak laik,” tambah anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram ini.
Selain itu, Muzihir juga meminta pemerintah untuk memberlakukan sanksi tegas bagi operator kapal yang melanggar aturan keselamatan, termasuk pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius.
“Kejadian kapal mati mesin kemarin itu, izinnya jangan lagi diperpanjang. Pokoknya yang nggak laik dibuang aja. Apalagi kapal yang berlayar ini umurnya sudah tua. Keselamatan pelayaran dan penumpang ini haruslah yang utama,” katanya. (ant)
