Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemkab Sumbawa, memastikan penanganan terhadap ruas jalan Batudulang-Tepal melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) segera dilakukan pemerintah dengan skema Multi Years Contract (MYC).
“Rencananya penandatanganan kontrak akan dilakukan pada tanggal 25 Desember mendatang dengan jumlah anggaran sebesar Rp80 miliar menggunakan hotmix standar nasional,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, Rabu (3/12).
Haji Jarot meyakinkan, proyek IJD ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Selain itu terbukanya akses jalan juga akan membuka pertumbuhan ekonomi baru Sumbawa, khususnya di daerah yang selama ini “terisolir”.
“Pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga mempermudah akses masyarakat, memperlancar distribusi bahan kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Haji Jarot menjelaskan, anggaran untuk tahap pertama proyek jalan yang ditangani melalui IJD tersebut sebesar Rp80 miliar. Sementara untuk tahap berikutnya ada dua ruas jalan lagi yang akan ditangani melalui IJD sebesar Rp380 miliar.
“Jika dihitung berdasarkan panjang jalan sekitar 60 kilometer, hotmix standar nasional total biaya diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar,” ucapnya.
Haji Jarot menjelaskan, pembangunan jalan menggunakan hotmix standar nasional dengan biaya hingga Rp10 miliar per kilometer. Hal itu terjadi karena medannya sangat sulit karena berada di hutan dan harus membelah pegunungan.
“Tidak mungkin kita tangani melalui APBD baik kabupaten maupun Provinsi karena kebutuhan anggarannya cukup besar. Bahkan kalau kita hitung 10 tahun pun tidak akan bisa terealisasi jika hanya menggunakan APBD,” jelasnya.
Ia meyakinkan, pembangunan jalan ke wilayah terisolir merupakan salah satu mimpi sejak awal menjabat. Apalagi proses untuk mendapatkan IJD ini sangat berat karena ada perubahan kebijakan dengan tidak adanya DAK infrastruktur jalan dan rekomendasi dari banyak pihak.
“Ini merupakan langkah monumental untuk membuka keterisolasian wilayah, dan target kami sebelum lima tahun masa kepemimpinan, seluruh ruas jalan rusak di wilayah selatan dapat tuntas, ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dalam setiap kunjungan ke Pulau Sumbawa, selalu menekankan komitmen untuk membangun kedua pulau di NTB, Lombok dan Sumbawa, dalam keseimbangan yang berkeadilan. Paradigma baru pembangunan NTB, adalah keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penganggaran, jelas Gubernur Iqbal, Selasa (2/12).
Faktanya, dalam Tahun Anggaran 2025 ini, beberapa anggaran besar dan ruas jalan provinsi di Pulau Sumbawa sedang ditangani. Seperti ruas Jalan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa. Kemudian peningkatan status Rumah Sakit Manambai Abdulkadir. Penggantian Jembatan Doro Oo Bima, dan peningkatan status Rumah Sakit Provinsi di Bima. Serta beberapa proyek lainnya, melalui Inpres Jalan Desa (IJD). Seperti ruas Jalan Batudulang-Tepal, Tepal Baturotok dan Lenangguar-Teladan, dengan anggaran yang cukup besar.
Bahkan Pemerintah Provinsi NTB kata Iqbal, bertekad untuk menangani seluruh jalan provinsi yang ada di NTB, khususnya yang terdapat di Pulau Sumbawa. Melalui APBD Provinsi NTB secara bertahap, hingga tuntas, bagi tercapainya kemantapan jalan di seluruh wilayah Provinsi NTB. Kami, Iqbal-Dinda, sebagai pasangan Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB bertekad, untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di kedua pulau, Lombok dan Sumbawa, hingga mencapai status mantap. Karena ini komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi,yang sudah tertuang dalam RPJMD, tandas Iqbal. (ils/r)
